Hak Asasi Adalah Kewajiban Negara

Saat ini, memasuki tahun ke-12 masa reformasi, kita masih sering mendengar pidato pejabat tinggi negara tentang hak asasi manusia (HAM) milik kita (Indonesia) yang unik, yang berbeda dengan Barat. Artinya HAM yang kita anut adalah HAM yang partikularis. Kita juga sering mendengar berbagai pejabat berpidato tentang “kewajiban asasi manusia” sebagai penyeimbang dari “hak asasi manusia”. Malah pejabat itu kerap menambah pidatonya dengan beberapa contoh, misalnya, “Orang boleh saja melakukan demonstrasi karena berdemonstrasi itu merupakan hak asasi manusia, tapi jangan sampai aksi demo yang dilakukan itu kemudian membuat macet jalan. Karena kalau itu terjadi, maka aksi unjuk rasa yang sebetulnya dijamin dari sisi HAM itu ternyata melanggar HAM orang lain.”

KATA PENGANTAR

Apakah hubungannya Hak Guna Usaha dengan Hak Asasi Manusia? Hak guna usaha adalah suatu hak pengelolaan yang diberikan oleh negara kepada perusahaan di atas tanah negara selama 30 tahun sedangkan hak azasi manusia adalah hak-hak dasar sebagai manusia yang wajib dipenuhi dan diusahakan oleh negara. Yang satu diberikan oleh negara kepada perusahaan dan yang satu diwajibkan agar dipenuhi oleh negara. Di dalam buku yang berjudul ‘HGU dan HAM’ inilah ke dua hak tersebut diperbincangkan dan didiskusikan. Terdapat dua skenario berkenaan hubungan dua hak tersebut, pertama, ke dua hak tersebut saling menguatkan (sinergis) dan hal inilah yang diharapkan oleh Komnas Ham. Kedua, dua hak tersebut saling berkompetisi untuk saling mengalahkan. Saya melihat didalam praktek-praktek pemberian HGU oleh negara telah mengabaikan bahkan kurang mempertimbangkan aspek HAM, buku inilah sebagai bukti awal terhadap tesa di depan.