- Komnas HAM: Diskriminatif, Citilink Langgar UU Penerbangan (2011-09-16 17:04:12)
- Perlakuan Diskriminasi Lion Air Langar Aturan Penerbangan Dunia (2011-07-05 12:06:48)
- KONDISI BANGSA INDONESIA ETNIK TIONGHOA LIMA TAHUN SETELAH TRAGEDI NASIONAL MEI 1998 DILIHAT DARI PERPEKTIF HUKUM DAN HAM - SEBUAH CATATAN KECIL - (2011-06-30 18:11:18)
- Sanksi Pelaku Diskriminasi (2011-08-09 13:52:13)
- Pengusutan HAM Masa Lalu Jalan di Tempat (2012-03-09 06:04:35)
- Komnas HAM: Penyelidikan Petrus Selesai Mei (2012-03-07 05:05:36)
- Pengadilan Ham Ad Hoc Kasus Tanjung Priok : “Sebuah Catatan” (2011-06-28 06:48:46)
- KEADILAN TRANSISIONAL: MASIH RELEVANKAH SEBELAS TAHUN SETELAH REFORMASI? (2011-06-27 11:18:38)
Berita Terkini
- JADWAL TAHAPAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 2012-2017
- Jadwal Seleksi Tahap III Calon Anggota Komnas HAM Periode 2012 – 2017
- Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntut Maaf Jepang Atas Jugun Ianfu
Jakarta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah mengakui keberadaan eks jugun ianfu. Bahkan, Komnas HAM meminta keterangan mengenai jugun ianfu dimasukkan dalam materi pelajaran sejarah.
- Adili Anggota TNI Pelaku Pidana Umum di Peradilan Umum!
Anggota TNI termasuk sepuluh besar aktor yang diadukan masyarakat ke Komnas HAM sebagai pelaku pelanggaran HAM. Dari 108 kasus yang diadukan, beberapa tindakan anggota TNI yang diadukan masyarakat meliputi kekerasan, penganiayaan, hingga masalah pertanahan. Anggota-anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tersebut diadili di peradilan militer.
Baca Selanjutnya... - Komnas HAM: Penyelidikan Petrus Selesai Mei
Jakarta Komnas HAM akan menyelesaikan penyelidikan mengenai kasus Petrus selama 1983-1985 pada Mei 2012. Kesimpulan sementara pelaku Petrus adalah TNI dan Polri yang saat itu masih berada di bawah komando Presiden.
Baca Selanjutnya...
- Komnas HAM: Metro TV Melanggar UU Ketenagakerjaan
Tindakan manajemen Metro TV terhadap Luviana yang mengorganisir pembentukan serikat pekerja di Metro TV juga dikatakannya telah melanggar hukum.
Baca Selanjutnya... - Susilo’s commitment on accountability in Papua welcomed
Amnesty International welcomes the acknowledgement by Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono that security forces have committed human rights violations in the region of Papua.
Baca Selanjutnya... - Komnas HAM Calls for Probe After Asylum Seeker’s Death
The National Commission of Human Rights called on the Justice and Human Rights Ministry on Friday to conduct an internal evaluation of the Immigration Directorate General after the brutal death of an asylum seeker from Afghanistan.
Baca Selanjutnya...
- Anggaran Komnas HAM 2012
- Komnas HAM usul peradilan HAM Papua
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyarankan pembentukan peradilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai bagian upaya mengatasi masalah Papua.
Baca Selanjutnya... - PENGUMUMAN KELULUSAN SELEKSI ADMINISTRASI CALON ANGGOTA KOMNAS HAM PERIODE 2012 – 2017
Pembakaran Kantor Bupati, Komnas HAM: Pemda Bima Harus Tanggung Jawab
| 
| 
INILAH.COM, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima, NTB, sebagai penyebab kerusuhan di daerah itu hingga mengakibatkan pembakaran kantor bupati setempat.
"Tindakan pembakaran adalah akibat lambannya pemerintah setempat merespon reaksi masyarakat. Ditambah pula tidak jelasnya proses hukum terhadap puluhan rekan mereka yang saat ini masih ditahan sejak penembakan di Pelabuhan Sape, Desember silam," kata Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim saat dihubungi di Jakarta, Jumat (27/1/2012).
Menurut dia, tidak benar jika disebut ada provokator sebagai dalang tindakan puluhan ribu orang membakar kantor Bupati Bima itu. Hal ini kembali menyalahkan masyarakat. Tindakan seperti itu, dinilai Komnas HAM tidak akan menyelesaikan masalah yang sesungguhnya.
"Sebab, ada atau tidak ada provokator dalam pembakaran tersebut, massa sudah tidak percaya lagi kepada pemda setempat yang bisa jadi pemicu dari tindakan itu."
Ifdhal menuturkan, tindakan pembakaran itu menunjukkan ketidakmampuan pemda dalam melakukan negosiasi dengan massa. Sedangkan polisi dengan jumlah yang begitu banyak tidak akan mampu berbuat banyak. "Ini kan lebih besar dari massa pada saat penembakan di Sape," kata Ifdhal.
Namun demikian, Ifdhal tidak membenarkan adanya tindakan anarkis yang dilakukan masyarakat Bima. Pemda semestinya melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat setempat. "Supaya tidak menjadi kontraproduktif."
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Benny K Harman meminta Polri menindak tegas aktor utama pembakaran kantor Bupati Bima. [yeh]
|
Mobile Read |
Publish : 27 Januari 2012 Penulis : -Marlen Sitompul
Editor : - Sumber : http://nasional.inilah.com/read/detail/1823693/komnas-ham-pemda-bima-harus-tanggung-jawab |
Terakhir diperbaharui (Minggu, 29 January 2012 18:07)
| Komnas HAM Klarifikasi Pengaduan Warga, Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Fasum Akibat Tambang 13/04/2012 | swip  TENGGARONG - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengadakan kunjungan ke Pemkab Kutai Kartanegara, beberapa waktu lalu terkait sejumlah surat pengaduan [ ... ] |
| Artikel Lainnya |
 | Hari ini | 671 |
 | Kemarin | 3742 |
 | Minggu ini | 14520 |
 | Minggu lalu | 19607 |
 | Bulan ini | 84904 |
 | Bulan lalu | 48208 |
 | Total Kunjungan | 1810503 |
IP anda: 38.107.179.226
,
Tanggal: 24 May, 2012
