- Komnas HAM: Diskriminatif, Citilink Langgar UU Penerbangan (2011-09-16 17:04:12)
- Perlakuan Diskriminasi Lion Air Langar Aturan Penerbangan Dunia (2011-07-05 12:06:48)
- KONDISI BANGSA INDONESIA ETNIK TIONGHOA LIMA TAHUN SETELAH TRAGEDI NASIONAL MEI 1998 DILIHAT DARI PERPEKTIF HUKUM DAN HAM - SEBUAH CATATAN KECIL - (2011-06-30 18:11:18)
- Sanksi Pelaku Diskriminasi (2011-08-09 13:52:13)
- Pengusutan HAM Masa Lalu Jalan di Tempat (2012-03-09 06:04:35)
- Komnas HAM: Penyelidikan Petrus Selesai Mei (2012-03-07 05:05:36)
- Pengadilan Ham Ad Hoc Kasus Tanjung Priok : “Sebuah Catatan” (2011-06-28 06:48:46)
- KEADILAN TRANSISIONAL: MASIH RELEVANKAH SEBELAS TAHUN SETELAH REFORMASI? (2011-06-27 11:18:38)
Berita Terkini
- JADWAL TAHAPAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 2012-2017
- Jadwal Seleksi Tahap III Calon Anggota Komnas HAM Periode 2012 – 2017
- Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntut Maaf Jepang Atas Jugun Ianfu
Jakarta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah mengakui keberadaan eks jugun ianfu. Bahkan, Komnas HAM meminta keterangan mengenai jugun ianfu dimasukkan dalam materi pelajaran sejarah.
- Adili Anggota TNI Pelaku Pidana Umum di Peradilan Umum!
Anggota TNI termasuk sepuluh besar aktor yang diadukan masyarakat ke Komnas HAM sebagai pelaku pelanggaran HAM. Dari 108 kasus yang diadukan, beberapa tindakan anggota TNI yang diadukan masyarakat meliputi kekerasan, penganiayaan, hingga masalah pertanahan. Anggota-anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tersebut diadili di peradilan militer.
Baca Selanjutnya... - Komnas HAM: Penyelidikan Petrus Selesai Mei
Jakarta Komnas HAM akan menyelesaikan penyelidikan mengenai kasus Petrus selama 1983-1985 pada Mei 2012. Kesimpulan sementara pelaku Petrus adalah TNI dan Polri yang saat itu masih berada di bawah komando Presiden.
Baca Selanjutnya...
- Komnas HAM: Metro TV Melanggar UU Ketenagakerjaan
Tindakan manajemen Metro TV terhadap Luviana yang mengorganisir pembentukan serikat pekerja di Metro TV juga dikatakannya telah melanggar hukum.
Baca Selanjutnya... - Susilo’s commitment on accountability in Papua welcomed
Amnesty International welcomes the acknowledgement by Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono that security forces have committed human rights violations in the region of Papua.
Baca Selanjutnya... - Komnas HAM Calls for Probe After Asylum Seeker’s Death
The National Commission of Human Rights called on the Justice and Human Rights Ministry on Friday to conduct an internal evaluation of the Immigration Directorate General after the brutal death of an asylum seeker from Afghanistan.
Baca Selanjutnya...
- Anggaran Komnas HAM 2012
- Komnas HAM usul peradilan HAM Papua
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyarankan pembentukan peradilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai bagian upaya mengatasi masalah Papua.
Baca Selanjutnya... - PENGUMUMAN KELULUSAN SELEKSI ADMINISTRASI CALON ANGGOTA KOMNAS HAM PERIODE 2012 – 2017
Komnas HAM: Diskriminatif, Citilink Langgar UU Penerbangan
| 
| 
Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai, penolakan terbang terhadap penyandang tuna netra Denny Yen Martin yang dilakukan maskapai Citilink telah melanggar Undang-undang Penerbangan.
"Bukan saja sebagai bentuk pelanggaran HAM, tapi juga pengingkaran langsung maskapai dan jajarannya dalam memberikan layanan maksimal," kata Komisioner sub bidang Penyuluhan dan Pendidikan Saharuddin Daming, saat berbincang dengan detikcom, Rabu (14/9).
Peraturan perundangan yang dimaksudkannya itu adalah Undang-undang No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 143 ayat 1 dan 2, jo Pasal 29 Undang-undang No 5 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan jo Pasal 41 Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
"Ketiga aturan perundangan tersebut secara eksplisit mengamanatkan kepada semua orang agar menyediakan perlakuan khusus kepada penyadang difabilitas," jelas Daming.
Daming menegaskan, khusus di dalam Undang-undang tentang Penerbangan sudah sangat jelas mengatur penyandang cacat, anak-anak, lansia, orang sakit, dan wanita hamil berhak mendapatkan perlakuan khusus.
"Dan penyedia layanan penerbangan tidak boleh mengurangi hak mereka apalagi menolak," ujarnya.
Deny Yen Martin Rahman (30) merasa diperlakukan tidak adil oleh maskapai penerbangan Citilink. Karena menyandang tunanetra, Deny dilarang menumpang pesawat Citilink tanpa pendampingan. Tak terima, dia pun lapor polisi.
"Karena saya sendirian, tunanetra tanpa pendampingan, saya tidak boleh terbang," kata Deny saat dihubungi detikcom, Rabu (14/9/2011).
Peristiwa ini bermula ketika Deny hendak berangkat ke Jakarta melalui Bandara Juanda Surabaya dengan menggunakan maskapai Citilik pada pukul 05.30 WIB pagi tadi.
Namun saat hendak boarding, petugas maskapai malah menanyakan siapa pendamping Deny dan bukannya membantu calon penumpang tersebut. Bahkan dia mendapati keterangan dari petugas bila penyandang cacat tidak boleh ikut terbang bila tidak ada pendamping.
Karena merasa diperlakukan tidak adil dan diskriminatif, Deny pun melapor kepada pihak kepolisian dengan sangkaan perbuatan tidak menyenangkan.
Citilink melalui Media Officer Citilink, Doni Rizal Thomas Franky, menyatakan dalam peraturan internal penerbangan yang dipegang pihaknya, menyebut bila penyandang difabel diharuskan membawa pendamping.
|
Mobile Read |
Publish : Rabu 14 September 2011 Penulis : Andri Haryanto Editor : - |
Terakhir diperbaharui (Jumat, 16 September 2011 17:04)
| Komnas HAM Klarifikasi Pengaduan Warga, Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Fasum Akibat Tambang 13/04/2012 | swip  TENGGARONG - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengadakan kunjungan ke Pemkab Kutai Kartanegara, beberapa waktu lalu terkait sejumlah surat pengaduan [ ... ] |
| Artikel Lainnya |
 | Hari ini | 803 |
 | Kemarin | 3742 |
 | Minggu ini | 14652 |
 | Minggu lalu | 19607 |
 | Bulan ini | 85036 |
 | Bulan lalu | 48208 |
 | Total Kunjungan | 1810635 |
IP anda: 38.107.179.229
,
Tanggal: 24 May, 2012
