JUBI --- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perwakilan Papua di Jayapura menyatakan, sampai saat ini Pemerintah Provinsi Papua kurang mendukung penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.

“Sampai sekarang masalah pelanggaran HAM di Papua, jarang didukung oleh pemerintah. Terkesan mereka tidak mau ambil pusing,” ujar Ketua Komnas HAM perwakilan Papua di Jayapura, Julius Ongge, Jumat (29/4).

Tak hanya pemerintah Papua, lanjut Ongge, Komnas HAM Jakarta juga demikian. Dukungan dana yang diberikan Komnas Nasional untuk penyelesaian sejumlah kasus HAM di Papua minim. Kadang dana yang diberikan habis dipertengahan penyelesaian kasus. “Kadang dana yang dikasih tidak cukup untuk selesaikan satu kasus,” tandasnya.

Menurut dia, seharusnya suplai dana untuk penyelesaian kasus HAM Papua, tinggi. Lantaran tiap bulan, pengaduan soal HAM terus meningkat. Ongge mengaku, saat ini pengaduan soal HAM dan lainnya yang diterima oleh pihaknya sebanyak 5.000 kasus.

Dia menambahkan, lima ribu masalah ini terdiri dari masalah ekonomi, sosial, budaya dan politik. Ironisnya, masalah politik di Papua terus meroket. “Masalah politik Papua yang rumit diselesaikan,” tandasnya. (Musa Abubar)