PALU, KOMPAS.com - Sejumlah korban tahanan politik di Kota Palu, Sulawesi Tengah, mempertanyakan keberadaan empat temannya yang hingga kini belum diketahui sejak ditahan pada 1965.

"Kalaupun mereka sudah meninggal dunia, tunjukkan makamnya," kata Maid Halim, mantan tahanan politik di Palu, Kamis (24/3/2011).

Maid menuturkan empat tahanan politik yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya itu adalah Abdul Rahman Maselo, Hairi Ruswanto, Sunaryo, dan Zamrud.

Keempat orang itu adalah tokoh penting Partai Komunis Indonesia (PKI) di Sulawesi Tengah.

Empat orang itu adalah bagian dari 300-an tahanan politik yang telah menjalani masa tahanan sejak 1965 hingga 1979.

Para mantan tahanan politik itu didampingi aktivis LSM, yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sulawesi Tengah mendesak pemerintah untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada 1965-1979.

Menurut Asman, mantan tahanan politik lainnya, PKI saat itu hanya menjadi kambing hitam kesalahan yang tidak jelas oleh pemerintah yang saat itu berkuasa.

Asman, yang saat itu adalah aktivis Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI), mengatakan selama di dalam tahanan ratusan tahanan politik yang juga anggota dan simpatisan PKI itu disuruh bekerja secara paksa.

Mereka dipaksa membuat jalan, tanggul Sungai Palu, Bandara Mutiara, dan sejumlah bangunan lainnya tanpa bayaran sepeserpun.

"Kami juga tidak tahu apa kesalahan kami hingga di penjara tanpa melalui proses peradilan," katanya.

Selama di dalam penjara, para tahanan politik itu juga mengalami siksaan oleh petugas.

Dari 300-an orang itu, delapan orang di antaranya meninggal dunia di dalam penjara karena mengalami siksaan.

"Ini adalah pelanggaran HAM berat dan harus diselesaikan," kata Asman.

Korban tahanan politik lainnya, Lasamangili, mengaku mengalami diskriminasi dari masyarakat usai menjalani tahanan politik pada 1979.

"Banyak masyarakat mencibir saya seolah tidak berguna di masyarakat," katanya.

Para mantan tahanan politik ini sebenarnya sudah mengadu ke pemerintah pada 2008 tapi hingga kini belum ada titik terang keberadaan empat orang temannya.

Mereka saat ini telah melayangkan permintaan dukungan kepada Komnas HAM perwakilan Sulawesi Tengah.

"Semoga kebenaran bisa terungkap karena kami hanya korban politik saat itu," kata Lasamangili.

Koordinator FPR Sulawesi Tengah, Bonar Adrian Barau, mengatakan pengaduan para mantan tahanan politik itu adalah bagian dari memperingati Hari Internasional tentang Hak Atas Kebenaran dan Martabat Korban Pelanggaran HAM Berat yang diperingati setiap 24 Maret.