Konflik agraria di Indonesia adalah sejarah yang panjang. Semenjak jaman kolonialisme , konflik agraria terus terjadi sampai saat ini. Pada tahun 2008, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengklasifikasi pelanggaran hak atas tanah ada 692 berkas pengaduan. Pengaduan terus meningkat, di tahun 2010 Komnas HAM mencatat 819 kasus sengketa tanah yang diadukan dari total 6.289 berka. Masih di tahun 2010, Sawit Watch menyatakan lebih dari 633 komunitas mengalami konflik dengan lebih dari 172 perusahaan serta 106 orang ditangkap berkenaan konflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Tindak penyiksaan dan extra judicial killing termasuk tindakan yang melanggar hak asasi manusia atau HAM. Sejak tahun 1998, Indonesia telah meratifikasi instrument HAM international Konvensi PBB menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (UN Convention Againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) yang lazim disingkat CAT melalui UU No.5 Tahun 1998 tanggal 28 September 1998. Indonesia juga merupakan salah satu Negara pihak (state party) dari 51 negara yang meratifikasi Optional Protocol to the Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman Or Degrading Treatment or Punishment (OPCAT) sebagai langkah untuk mencegah penyiksaan.