LOKAKARYA NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 2009

Latar Belakang

Dalam perspektif hak asasi manusia pembangunan dimaknai sebagai “berpusat pada manusia, partisipatif, dan memperhatikan lingkungan”. Meskipun pertumbuhan ekonomi tetap dibutuhkan, akan tetapi proses pembangunan juga harus menjamin distribusi yang merata, peningkatan kemampuan manusia dan ditujukan untuk memperbanyak pilihan-pilihan bagi mereka. Pembangunan dilihat sebagai suatu proses ekonomi, sosial, budaya  dan politik yang komprehensif. Obyek pembangunan adalah kemajuan yang terus menerus pada kesejahteraan dari segenap penduduk dan individu yang didasarkan pada partisipasi bebas, aktif dan berarti dari mereka dalam proses pembangunan. Pendekatan hak asasi manusia dalam pembangunan dengan demikian integrated dan multidisiplin. Pendekatan pembangunan berbasis hak asasi manusia (rights-base approach to development): proses pembangunan pada dasarnya harus mengintegrasikan norma, standar dan instrumen hak asasi manusia ke dalam rencana, kebijakan dan proses pembangunan.
Pembangunan berwawasan hak asasi manusia memunculkan suatu  koreksi atas hubungan antara hak asasi manusia dengan pembangunan.  Di sini, pembangunan dan hak asasi manusia saling berkait dan tidak berada dalam posisi yang berlawanan. Tidak pula ada dikotomi antara hak ekonomi, sosial, budaya dengan hak sipil politik.  Program Aksi dan Deklarasi Wina menyatakan keterkaitan antara  hak asasi manusia dan pembangunan yang dalam hal ini juga dikaitkan dengan demokrasi: “[d]emokrasi, pembangunan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi saling bergantung dan saling memperkuat….” Penegasan keterkaitan antara hak asasi manusia dan pembangunan itu menegaskan bahwa dalam proses pembangunan tidak boleh ada trade-off dimana hak asasi manusia dikorbankan untuk pembangunan.
Pembangunan manusia juga memandang hak ekonomi, sosial dan budaya dan hak sipil dan politik sama penting. Kutipan dari Human Development Report 2000 menyatakan bahwa “Konsepsi pembangunan manusia yang memadai tidak dapat menyangkal pentingnya kebebasan politik dan kebebasan demokratis. Oleh karena memang kebebasan demokratis dan kebebasan sipil adalah hal yang  sangat penting untuk peningkatan kemampuan rakyat miskin….”. Analisis yang diambil dari Human Development Report 2000 juga menyatakan bahwa dua jenis hak itu saling berkaitan dan saling menguatkan yang dapat menciptakan sinergi bagi mereka yang miskin untuk mendapatkan hak-hak mereka sekaligus meningkatkan kemampuan mereka serta menjauhkan mereka dari kemiskinan. Kedua, standar hidup yang  baik, kecukupan gizi, kesehatan dan capaian ekonomis dan sosial lainnya bukanlah hanya tujuan pembangunan namun pada hakikatnya adalah hak asasi manusia yang menjadi bagian dari kebebasan dan martabat manusia.