Kantor Perwakilan

Memetakan Regulasi SDA yang Berdampak pada HAM

Komnas HAM RI Perwakilan Maluku menyelenggarakanFocus Group Discussion KajianPeraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam di Maluku, bersama denganpihak-pihak yang terkait pada Selasa (24/7/2018) di Hotel Amaris, Ambon.


Pertemuan tersebut menindaklanjuti hasil Pengumpulan Data Tahap I pada 28 Mei s/d 1Juni 2018 di Pulau Buru, Tahap II pada 25 s/d 28 Juni 2018 di Kabupaten MalukuTenggara Barat dan Tahap III pada 4 s/d 6 Juli 2018 di Kota Ambon tentang Kajian Perda Terkait Pengelolaan Sumber Daya AlamProvinsi Maluku. Pelaksanaan Focus Group Discussion ini dalahbagian dari tindaklanjut Penelitian Komnas HAM.


Kegiatan dihadiri oleh 27 peserta yangterdiri dari perwakilan pihak Pemerintah Provinsi  dalam hal ini Bagian Hukum Pemprov Maluku,Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas ESDM, Dinas Kelautan danPerikanan (DKP) Provinsi Maluku, Dinas Penanaman Modal Daerah Maluku (DPMPTSP),BPKH Wilayah IX Provinsi Maluku. kegiatan ini juga menghadirkan beberapaNGO/LSM Lokal yang konsen terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat, Ombudsman RIPerwakilan Maluku, BKSDA Maluku, Akademisi dan Pakar Lingkungan Dr. YusthinusThobias Male, S.Si, M.Si.


Kegiatan dibuka dengan penyampaian ProgramPengkajian Komnas HAM RI tahun 2018 oleh Asri Oktavianti Wahono (KasubbagDukungan Pengkajian dan Penelitian Hak EKOSOB Komnas HAM RI) yang dilanjutkandengan Penyampaian awal hasil Pengkajian Lapangan oleh Peneliti Komnas HAM RIPerwakilan Maluku Djuliyati Toisuta.


Kemudian acara dilanjutkan dengan pemaparanmateri oleh 2 (dua) narasumber diantaranya DR. Jenny. K. Matuankotta, SH. M.Hum(Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura) dan Ajanisam Tomalima, SH. MH(Kasubag Rancangan Produk Hukum Daerah Biro Hukum Pemda Maluku) yangdimoderatori oleh Jusmalinda Holle (Komnas HAM RI Perwakilan Maluku).


Setelah pemaparan narasumber, Moderatormelanjutkan dengan penggalian informasi dengan metode sharing informasi dimanadalam proses tersebut focus diskusi diarahkan untuk:


  1. Melihat kebijakan Pemerintah Daerah terkaitPengelolaan Sumber Daya Alam berbasis atas Hak MasyarakatAdat.
  2. Mengalisa tantangan yang dihadapi (kekuatan dankelemahan) yang ada saat ini, baik dari sisi kebijakan dan aturan dari tingkatKabupaten sampai Nasional.
  3. Upaya transformative yang dilakukan guna mengatasipersoalan dan strategi kedepan.
  4. Pihak-pihak yang dapat dilibatkan dan terlibat dalamupaya pemenuhan Hak atas Pengelolaan Sumber Daya Alam

Dari hasil ini diperoleh berbagai informasiterkait persoalan yang timbul dalam Hak atas Pengelolaan Sumber Daya Alammeliputi:


  1. Kurangtersedianya produk hukum daerah dan Peraturan Daerah (Penetapan wilayah MasyarakatHukum Adat)sebagaidasar utama penetapan hutan adat dan iniperlu disikapi dengan merancang strategi lain untuk dapat tetap memberikanakses kelola kepada masyarakat hukum adat.
  2. Minimnyapemahaman masyarakat terkait Pertambangan, dan ini berkaitan dengan untung danruginya keberadaan tambang di wilayah adat masyarakat hukum adat dan ataumasyarakat dimana areal tambang beroperasi.
  3. Selamaini Pemerintah tidak melihat secara menyeluruh keterlibatan relasi sosial(tokoh adat, tokoh masyarakat dll) sebagai bagian dari Perencanaan PengelolanSumber Daya Alam baik Pertambangan maupun Kehutanan.
  4. Kebanyakan semua peraturan yang berlaku di semua tingkat pemerintahanhanya menyampaikan panduan kriteria yang sangat umum, dan kemudian menyerahkanpelaksanaannya kepada eksekutif. Akibatnya, pelaksanaan peraturan menjadi tidakkonsisten pada saat para pimpinan lembaga eksekutif diganti atau pada saatkebutuhan politik mereka berubah.
  5. Kepastianhukum sering terabaikan hanya karena tidak ada yang tahu siapa yang bertanggungjawab untuk melaksanakan keputusan-keputusan dari sebuah Perda yang disusun.
  6. Hubungansocial yang terkait dengan dengan jenis-jenis hak menjadi sangat signifikan ;seperti halnya hak atas tanah dan akses atas sumberdaya hutan.
  7. Belumtersingkronisasinya UU Minerba dan UU Migas yang mengacu pada UU No. 23 Tahun2014. Hal ini menyebabkan terjadinya miss komunikasi antara Pemerintah Provinsidan Pemkab.
  8. Adanyadegradasi lingkungan dan sumberdaya Ikan serta konflik pemanfaatan ruang WP3Kakibat belum dilaksanakan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilberbasis RZWP3K.
  9. Belumtegasnya penegakan Hukum dansanksi atas ketidaktaatan pelaksanaan kewajiban pelaku usaha.
  10. Untuk wilayah Pertambangan Emas di areal Gunung BotakPulau Buru berdasarkan penelitian pada tahun 2012,telah ditemukan kandungan merkuri di dalam air sungai yang telah melebihiambang batas. Sampel yang diambil di beberapa lokasi di sungai menunjukkan,kadar merkuri tertinggi 9 miligram (mg) per 1 kilogram (kg) lumpur. Di pesisirTeluk Kayeli yang menjadi muara sungai itu ditemukan konsentrasi merkurisebanyak 3 mg per 1 kg lumpur, padahal ambang batas merkuri tidak boleh lebihdari 0,1 mg per 1 kg lumpur. Kandungan merkuri juga ditemukan pada sejumlahtanaman seperti kacang panjang dan terong.
  11. Penelitian selanjutnya di Tahun 2014, menemukan merkurisudah masuk ke tubuh manusia, baik melalui udara maupun rantai makan. Selainsungai, sejumlah biota laut di Teluk Kayeli yang menjadi muara sungai jugasudah terkontaminasi merkuri. Sedangkan kandungan merkuri pada udang, ikan,kerang-kerangan, dan kepiting yang diambil dari Teluk Kayeli mengandungkonsentrasi merkuri pada 30 persen sampel yang diambil. Semuanya melampauibatas atas menurut standar nasional yang hanya 0,5 miligram per 1 kilogramsampel.Pada udang, kandungan merkuri tiga kali dari standar, ikan tujuh kali,kerang-kerangan enam kali, dan kepiting dua kali. (JH/25.7.208)