Kantor Perwakilan

Hari HAM Diperingati Bersama di Wasior Papua Barat

Kasus Wasior di Papua Barat yangmenelan korban jiwa aparat Brimob dan masyarakat sipil sudah terjadi sejaktujuh belas tahun yang lalu. Di samping korban jiwa, timbul kerugian materialyang tidak sedikit dan penyiksaan yang menimpa masyarakat  secara sadis sehinnga berakibat pada traumayang berkepanjangan.

Komnas HAM dalam penyelidikannya berkesimpulan bahwa dalamKasus Wasior, diduga telah terjadi pelanggaran HAM yang berat sebagaimanadiatur di dalam Undang-Undang tentang Pengadilan HAM.

Sepanjangbelasan tahun sejak kasus itu terjadi,  tidak ada kegiatan yang bisamengumpulkan para korban bersama dengan pemerintah, TNI, dan Polri dalam saturuang bersama.

“Peringatan Hari HAM pada 10Desember 2018 mengambil lokasi di Wasior, dengan alasan untuk memberikankepastian dan memutus sikap saling mencurigai” kata Leo Rumainum, Ketua PanitiaHari HAM, di depan dua ratusan korban dan undangan yang hadir.

Wakil Bupati Kabupaten TelukWondama  Paulus Indumbri dalam sambutannya menyebutkan bahwa proses hukumatas kasus HAM menjadi tanggung jawab lembaga penegak hukum, sedangkanpemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan demiterpenuhinya kebutuhan masyarakat Wondama yang lebih baik dan sejahtera.

KataPaulus, pembangunan dan pemenuhan hak-hak ekonomi, social, dan budaya,dilaksanakan untuk kepentingan warga Wondama yang berjumlah 32 ribu jiwa,termasuk di dalamnya mereka yang pernah menjadi korban Kasus Wasior. 

“Kitaharus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian sebab hal tersebut menjadipegangan bersama antara pemerintah dan rakyat. Saya mengapresiasi upayapemulihan hak-hak korban yang sedang terus dikerjakan oleh semua pihak,” ujarPaulus.

Sementarasalah satu korban kasus Wasior, Yan Taribaba  menyebutkan, sampai saat inidirinya bersama korban pelanggaran HAM Wasior masih menantikan kepastian hukumatas pelanggaran HAM yang mereka alami.

FritsRamandey, Kepala Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua  yang membacakansambutan  menyebutkan bahwa dalam konteks kasus-kasus pelanggaran HAM diPapua,  Presiden RI Joko Widodo  telah menegaskan komitmen politiknyauntuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM.

“Tidakhanya komitmen saja tapi telah memberikan perintah kepada Pangglima TNI,Kapolri, Menkumham, Kejaksaan Agung dan Komnas HAM, untuk bekerja bersama dalammenyelesaikan kasus-kasus HAM di Papua. Sebab menurut Presiden Jokowi, penegakan hukum dan kepastian hukum adalah harapan masyarakat Indonesia,” paparFritz. 

FritsRamandey menyebutkan, dalam konteks Papua, kondisi  pemajuan HAM terus ditingkatkan kendati dalambanyak hal terjadi perbedaan antara masyarakat dan pemerintah juga aktivislainnya.  Kendati demikian, perbedaantersebut dari aspek dialektika HAM menunjukan adanya komitmen bagi pemajuan,promosi, dan penegakan HAM di Papua yang lebih baik.

KomnasHAM akan terus bekerja untuk menyelesaikan kasus HAM yang masih belumdituntaskan, seperti Kasus Wasior 2001 dan kasus Wamena 2003, juga kasus Paniai2014.

PerayaanHari HAM Internasional se-Tanah Papua yang di pusatkan di Wasior memberikanwacana baru untuk memulai dan memutus rantai saling kecurigaan antara parapihak yang selama 17 tahun  membelengu masyarakat. (Yorgen – Melki)