Kantor Perwakilan

Perwakilan Padang Mediasi Kasus Tanah Adat

Padang – Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sumatera Baratmelaksanakan kegiatan pramediasi guna menyelesaikan kasus pengaduan Drs.H. Syahrial Dt. Garang, M.pd selaku mamakkepala waris tanahulayat rajoadat nan batigo di Tapian Kandih KenagarianSalareh Aia KabupatenAgam dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, Pemerintah Kabupaten Agam dan Kanwil BPN Provinsi SumatraBarat, serta kantor Pertanahan Kabupaten Agam, di kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Padangpada Senin, 17 Juni 2019.

Pada materi pengaduannya, Drs.H. Syahrial Dt. Garang,M.pd menyampaikan dugaanperampasan hak kepemilikan tanah ulayat oleh sebuahPerusahaan Swasta bernama PT.Bangun Agam Permai (BAP). Upaya kepemilllikan atas lahan tersebut oleh PT BAP, tidakmelalui izin dari pemilik ulayat dan masyarakat setempat,” tukasnya.  

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa periodepenguasaan lahanoleh PT BAP terjadisejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2005. Salah satu hal yang menjadi persoalanadalah sertifikat asli kepemilikantanah tersebut tidak pernahditemukan.  

Salah seorang tokoh setempat, Daniel Sultan Makmur, menuturkan hingga saat ini belum adakepastian dari pemerintahperihaldokumen tersebut (baca:sertifikat tanah), namun penggunaan lahan ulayat terus-menerus berlanjut. “Sesungguhnya guna menyelesaikan hal ini, sejaktahun 2011, sudah ditempuh berbagai jalur sepertimembuat laporan ke Ombudsman, Komisi Informasi hingga Mahkamah Agung,” paparnya.

Menanggapi informasi yang disampaikan tersebut, KepalaPerwakilan Komnas HAMSumatra Barat Sultanul Arifin,mengatakan akanmenindak lanjuti hasil pertemuan dan laporan ini dengan melakukan rapat internal.

Selain pengadu, turuthadir pada pertemuan tersebut adalah sejumlah lembaga terkait seperti Komisi Informasi SumatraBarat, Badan Pertanahan SumatraBarat (BPN), Pemerintah ProvinsiSumatra Barat, Pemerintah Kabupaten Agam, Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatra Barat, dan LBH Padang. (Sultanul/ENS