Pada tanggal 03 Oktober 2013 Komnas HAM melalui Bagian Pelayanan Pemgaduan menerima Audensi Pengaduan dari Warga Tanah Merah, Bekasi melalui kuasa hukum nya BMS Situmorang & Partnes yang diterima oleh Natalius Pigai (koisioner Pemantauan & Penyelidikan), Agus Suntoro (Staf Pemantauan dan Penyelidikan) sdan Ridha Wahyuni (Staf Pengaduan), melaporkan adanya tindakaan penggusuran dan disertai dengan kekerasan oleh orang tau preman yang mengaku suruhan Lurah Kelurahan Kali Baru, Bekasi.
Warga Tanah Merah mengaku tlah menghuni lahan selama 25 tahun yang sekarang diklaim milik PT. AHM. Warga pernah di informasikan pada tanggal 2 Juli 2013 untuk segsera membongkar bangunan dengan diberikan uang pembongkaran bervariasi antara 2 s/d 5 juta rupiah namun warga menolak dengan alasan tlah menempati tanah tersebut selama 25 tahun dan tidak ada gangguan atau yang mengatas namakan lahan tersebut.
Pada tanggal 5 Septemnber 2013 Orang suruhan atau preman yang diperintahkan oleh Lurah kali baru x membongkar secara paksa 60 bangunan rumah dan disaksikan oleh Aparat Kepolisian, TNI dan Satpol PP tanpa memberikan tindakan pencegahan pada proses pembongkaran tersesbut. Pembongkaran dengan kekrasan tersebut juga disaksikan oleh ibu-ibu dan anak-anak kecil yang seharusnya tidak boleh menyaksikan prilaku para preman dan aparat tersebut.
Oleh sebab itu Warga Tanah Merah menunutuk Komnas HAM agar :
- Meminta Lurah kali Baru menghentikan pembongkaran tersebut
- Meminta kepada PT. AHM untuk mengosongkan Obyek Sengketa
- Memimnta kepada Polda Metro Jaya untuk memberikan perlindungan kemanan bagi warga
- Meminta kepada pemerintah daerah untuk membantalkan HGB yang diklaim oleh PT. AHM
- Meminta Komnas HAM untuk membentuk Tim guna menyelidiki adanya Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Lurah Kali Baru dalam proses pembongkaran.
Warga Tanah Merah berharap kepada Komnas HAM dapat memnbentu menyelesaikan masalah sengketa Lahan dan perlindungan Hukum bagi Warga Tanah Merah.