Laporan

Laporan Kinerja (LKIP) Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama tahun 2016

  • Penulis: Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama
  • Penerbit: KOMNAS HAM
  • Tahun Terbit: 2017

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan yangbaik akan memberikan dampak langsung kepada kinerja lembaga yang tercermin dariterealisasinya target output yang sudah direncanakan, sebagai bentukakuntabilitas kepada publik maka setiap pimpinan lembaga sampai dengan pejabateselon II diwajibkan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), halini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dimana dijabarkanbahwa eselon II menyampaikan LKIP kepada Eselon I dan Eselon I menyampaikankepada Pimpinan Lembaga. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporankinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi untukmencapai sasaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis suatu instansi.Penyusunan laporan tersebut juga menjadi kewajiban Biro Perencanaan, PengawasanInternal dan Kerjasama sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja tahunan. LKIPBiro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama merupakan bahan masukanuntuk penyusunan LKIP Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 2016.

Jakarta 2017

Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama