Latuharhary – “Majunya peradaban suatu bangsa sangat bergantung pada sejauhmana penghormatan terhadap HAM dan kaum minoritas. Sejuk rasanya dapat merasakan dan melihat keberagaman terjadi di negeri ini,” tukas Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto pada hari kedua Konferensi Nasional Kabupaten/Kota HAM di Hotel Aryaduta Jakarta, Kamis (26/11/2015).
Sidarto menyampaikan rasa bangganya dengan diadakannya Konferensi Nasional Kabupaten/Kota HAM. “Upaya ini sesungguhnya menjadikan mimpi para founding father menjadi kenyataan. Sudah seharusnya Indonesia menjadi negara Pancasila dan negara kebangsaan,” tukasnya.
Apresiasi disampaikan Sidarto kepada Bupati Bojonegoro atas upayanya yang luar biasa menjadikan daerah yang dikelolanya menempatkan HAM sebagai norma kehidupan. Daerah ini, katanya, telah begitu luar biasa mengupayakan pluralisme menjadi nilai bersama. Alhasil kelompok Kristen dan Konghucu yang cukup lama menjadi kelompok terpinggirkan akhirnya justru memberikan apresiasi kepada kepala daerahnya yang telah membuat hidup mereka menjadi jauh lebih baik.
Sebagaimana diuraikan Bupati Bojonegoro Suyoto, setiap minggunya yaitu pada hari Jumat, telah berhasil dilaksanakan ‘Pengadilan Rakyat’ yang secara efektif menjadi ajang ‘curhat’ masyarakat dari berbagai kalangan terkait proses pembangunan di kawasan itu.
Menurutnya, Bojonegoro dapat mewujudkan diri sebagai kawasan inklusif karena beberapa faktor antara lain komitmen kepemimpinan dan dilakukannya transformasi nilai-nilai kultural dan spiritual. “Kendati demikian, kondisi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sejumlah tantangan secara perlahan telah diatasi antara lain fanatisme pendukung khususnya pendukung Muhammadiyah, melawan sangkaan/ dugaan, melawan ego pribadi, melawan rasa tidak sabar dan melawan orientasi pada masa lalu,” urainya.
Salah satu persoalan utama yang ia hadapi selaku kepala daerah adalah membangun kepercayaan masyarakat. “Untuk melahirkan suasana bahwa pemimpin dapat merubah hal-hal yang mengakar di masyarakat, kita harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa birokrasi adalah untuk melayani dan senantiasa mengedepankan akuntabilitas, transparasi dan people centre,” paparnya.
Daerah yang dulu sangat rentan terhadap isu HAM khususnya radikalisme dan diskriminasi ini, akhirnya perlahan membenahi diri. Apabila pada tahun 2008, menjadi kawasan endemik kemiskinan, kualitas SDM yang sangat rendah, infrastruktur jalan (90%) mengalami kerusakan, infrastruktur pertanian rendah, dan kepercayaan terhadap pemerintah rendah, secara pasti telah merubah wajah suramnya. Semua persoalan itu rupanya kini telah teratasi. “Tahun ini kami bahkan mencanangkan tidak ada lagi anak yang tidak menyelesaikan bangku pendidikan SMU. Saya telah membuat kebijakan agar tidak ada lagi anak yang drop out karena hamil di luar nikah,” tambahnya.
Performa ekonomi daerah ini pun mengalami perbaikan yang signifikan. Sebagaimana dipaparkan Suyoto, daerah yang menyimpan 20% cadangan minyak bumi nasional ini, telah menjadi pemilik saham terbesar keempat di Bank Jatim kendati sebelumnya tercatat sebagai penghutang terbesar di bank daerah tersebut. Bahkan Bank Dunia telah menyatakan daerah ini sebagai kawasan yang mampu mengurangi kemiskinan tercepat di dunia. Singkat kata, Bojonegoro telah ‘menyulap’ dirinya menjadi kawasan yang sangat ramah terhadap pemenuhan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia.
“Membangun kehidupan yang menjunjung HAM bukan hanya bicara hari ini, tapi juga melepaskan masa lalu yang buruk, mengambil hal yang menguatkan dan meraih hidup yang lebih baik,” tegas Suyoto. (Eva Nila Sari)
Short link
