Sebanyak 17 orang perwakilan Kepala Sekolah SMA di wilayah DKI Jakarta mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema peningkatan kapasitas alumni pelatihan/ToT Sekolah Ramah HAM(SRH)  yang diadakan oleh Komnas HAM di Hotel Cemara Jakarta, 6-7 April 2017.

Kegiatan dilaksanakan untuk memperoleh informasi kegiatan di sekolah terkait dengan SRH, supaya integrasi nilai-nilai HAM di sekolah dapat dijadikan budaya dan selalu hadir di setiap sendi kehidupan proses belajar mengajar di sekolah.

Dalam sambutannya Plt. Kabag Penyuluhan Mimin Dwi Hartono menyampaikan tujuan FGD adalah untuk mendapatkan masukan atas indikator dan instrumen Sekolah Ramah HAM dari stakeholders dan adanya penentuan sekolah calon pilot project dari wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. “Diharapkan dengan penerapan Konsep SRH di sekolah, dipercaya mampu meredam beragam bentuk pelanggaran HAM di sekolah,” ujar Mimin.

Saat diskusi berlangsung yang dipandu oleh para Penyuluh HAM, beberapa kepala sekolah memberi masukan tentang belum dipahaminya batasan antara memberikan sanksi dalam proses mendidik dengan pelanggaran HAM. Di lapangan masih sering terjadi pemberian sangsi agar siswa tidak mengulang kembali namun disisi lain justru melanggar HAM. Ini yang harus di pahami dulu agar didalam proses pembelajaran di sekolah tidak ada yang dirugikan.

Diakui oleh peserta bahwa kegiatan kesiswaan sering bersinggungan dengan tindak kekerasan seperti halnya kegiatan Masa Orientasi Sekolah (MOS) terhadap siswa baru. Hal itu dilakukan oleh kakak pembina terhadap adik kelasnya dengan dalih pembinaan atau semacam pengenalan adik kelas ke kakak kelas dengan label penghormatan.

Namun satu tahun terakhir, pelaksanaan kegiatan MOS langsung ditangani oleh guru. Guru yang ditunjuk harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu.

Adanya masukan-masukan dari para peserta  sangat bermanfaat dan menjadi catatan Komnas HAM RH dalam menentukan instrumen dan implementasi SRH di sekolah. (SS)