Pengkajian dan Penelitian

Komnas HAM: Kejahatan Internasional Jangan Diatur di RUU KUHP

Berkenaanrevisi atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Buku II,  Sub Komisi Pengkajian dan Penelitian KomnasHAM menyelenggarakan diskusi terbatas dengan fokus pembahasan “kualitaspengaturan kejahatan internasional dalam RKUHP” pada Kamis, 13 April 2017.

Hadir sebagainarasumber Dr. Fadillah Agus dan Dr. Enny Soeprapto.Hadir sekitar 10 orang sebagaipeserta aktif, yaitu Sandrayati Moniaga selaku Koordinator Sub KomisiPengkajian dan Penelitian, Komisioner Roichatul Aswidah, staf peneliti KomnasHAM, dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP (ICJR, ELSAM, dan LEIP).


Selainmembahas fokus tema tersebut, diskusi juga merumuskan rencana strategis untukmerespon draf hasil pembahasan Panja RKUHP Komisi III DPR-RI.


Kegiatanini merupakan salah satu bagian dari serangkaian kegiatan Kajian RevisiUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dengan koordinatorNurrahman Aji.


Diskusimenyimpulkan bahwa perubahan RUU KUHP Buku II Bab IX tentang Tindak Pidana HAMmerupakan sebuah hal yang mendesak untuk dilakukan. Alasan kodifikasi kejahatanInternasional ke dalam RUU KUHP bukan merupakan kepraktisan, karena mempunyaikonsep turunan yang tidak sederhana.


Selainitu,
unsur-unsur tindakpidana khusus tidak bisa disamakan dengan unsur-unsur pidana umumdan cara pembuktiannya pun memerlukan hokum acara yang khusus pula. Dalammenyikapi hal ini, Komnas HAM memiliki standingposition yang jelas yaitu mengeluarkan pembahasan Kejahatan Internasionaldari RUU KUHP. (FLN)
Short link