Komnas HAM dan UNESCO (Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang Membidangi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Budaya) sepakat bekerjasama untuk mengarusutamakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dan HAM dalam bentuk pelaksanaan Workshop SDGs dan HAM di Indonesia pada 26-27 April 2017. Selain itu, kedua pihak akan mengembangkan web-based tool untuk memonitor dan mengadvokasi SDGs dan HAM di Indonesia.
Kesepakatan itu dihasilkan dari pertemuan antara Komnas HAM dan UNESCO di Jakarta pada Kamis 20 April 2017. Komisioner Muhammad Nurkhoiron didampingi oleh staf mewakili Komnas HAM, sedangkan dari UNESCO hadir Irakli Khodeli (Program Specialist).
Menurut Irakli, Komnas HAM adalah salah satu institusi yang strategis dan prioritas untuk bekerjasama. Disamping bekerja di UNESCO, Irakli adalah koordinator Kelompok Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk isu HAM di Indonesia.
"Adanya SDGs menciptakan peluang bekerjasama untuk mengarusutamakan HAM di Indonesia," ujar Irakli. Untuk menunjang kesinambungan kerjasama, periode kerjasama antara Komnas HAM dan UNESCO akan berlangsung beberapa tahun.
Pertemuan tersebut menyepakati beberapa hal. "Akan disusun MoU dan Kesepakatan Kerjasama antara Komnas HAM dan UNESCO. Penandatanganan MoU akan dilakukan pada saat pembukaan workshop SDGs dan HAM di Jakarta pada 26 April 2017," papar Khoiron.
Selain itu, akan dilakukan pertemuan paska workshop untuk membahas kegiatan kerjasama kedua belah pihak dan pembentukan tim bersama antara tim dari Unit Teknologi Informasi Komnas HAM dan UNESCO untuk mengembangkan web-based tool tentang SDGs dan HAM serta mengintegrasikannya di web Komnas HAM. (MDH)
Kesepakatan itu dihasilkan dari pertemuan antara Komnas HAM dan UNESCO di Jakarta pada Kamis 20 April 2017. Komisioner Muhammad Nurkhoiron didampingi oleh staf mewakili Komnas HAM, sedangkan dari UNESCO hadir Irakli Khodeli (Program Specialist).
Menurut Irakli, Komnas HAM adalah salah satu institusi yang strategis dan prioritas untuk bekerjasama. Disamping bekerja di UNESCO, Irakli adalah koordinator Kelompok Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk isu HAM di Indonesia.
"Adanya SDGs menciptakan peluang bekerjasama untuk mengarusutamakan HAM di Indonesia," ujar Irakli. Untuk menunjang kesinambungan kerjasama, periode kerjasama antara Komnas HAM dan UNESCO akan berlangsung beberapa tahun.
Pertemuan tersebut menyepakati beberapa hal. "Akan disusun MoU dan Kesepakatan Kerjasama antara Komnas HAM dan UNESCO. Penandatanganan MoU akan dilakukan pada saat pembukaan workshop SDGs dan HAM di Jakarta pada 26 April 2017," papar Khoiron.
Selain itu, akan dilakukan pertemuan paska workshop untuk membahas kegiatan kerjasama kedua belah pihak dan pembentukan tim bersama antara tim dari Unit Teknologi Informasi Komnas HAM dan UNESCO untuk mengembangkan web-based tool tentang SDGs dan HAM serta mengintegrasikannya di web Komnas HAM. (MDH)
Short link
