Kabar Latuharary

Komnas HAM Diminta Segera Terapkan Merit System

Biro Umum Komnas HAM mengikuti kegiatan Rakor Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang diselenggarakan olehKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)di Bandung Jawa Barat  pada  6 April2017.

Kegiatan yangmengangkat tema
“Pembinaandan Pengembangan Karier ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi di LingkunganInstansi Pemerintah dan Persiapan Penilaian JPT Teladan”, melibatkan pimpinan dari sejumlah kementerian/lembaga di Indonesia.

Salah saturekomendasi yang dihasilkan pada rakor ini adalah agar para pimpinan instansisegera menerapkan sistem merit di instansinya masing-masing. Perlu disampaikanbahwa sistem merit adalah
kebijakan dan manajemenSDM Aparatur yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar,tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul,jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.

Penerapan sistem ini diharapkan akan memberikandukungan pada penerapan ASN Value tahun 2019-2024 yang mengedepankan etika,pemikiran strategis, kolaborasi, keputusan yang tegas, inovasi, bekerja tuntasdimana pada gilirannya akan menjadi salah satu tolak ukur dalam penilaian JPTTeladan di seluruh Indonesia.

Secara umum,  pengelolaan SDM berdasarkan UU ASN meliputipenerapan merit sistem dalam pengeloaan SDM; perencanaan pengembangan SDM berdasarkankebutuhan kompetensi dan jumlah pegawai yang tertuang di dalam human capital development plan; pola karir yang mewajibkan adanya standarkompetensi jabatan dan job person match,penilaian prilaku dan kinerja serta rekam jejak pegawai; dan sudah dilakukannyamekanisme seleksi dan promosi secara adil, pelaksanaan sistem rewards and punishment, serta standarintegritas dan perilaku. (AS/ ENS)
Short link