Kabar Latuharary

Catatan "Diskusi HAM dan Pemerintah Daerah"

Komnas HAM bekerjasama dengan ELSAM menjadi penyelenggara Diskusi Publik tentang "HAM dan Pemerintah Daerah" di Jakarta pada 30 Mei 2017.

Dalam kesempatan itu, diluncurkan buku hasil penelitian ELSAM atas dukungan dari Knowledge Sector Initiative (KSI) terkait dengan kondisi HAM di enam kota/kabupaten.

Menurut penelitian ELSAM di Padang, Surakarta, Kayong Utara, Manggarai Timur, Gorontalo, dan Jayapura terkait dengan kondisi penghormatan dan pemenuhan hak sipil politik dan hak ekonomi sosial dan budaya, Surakarta mempunyai catatan yang paling baik. Penilaian tersebut didasarkan pada aspek struktur, proses, dan hasil.

Sementara itu Komisioner Roichatul Aswidah berkesempatan memaparkan hasil penelitian Komnas HAM (2014-2015) terkait dengan pemenuhan HAM di empat wilayah, yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Maluku dan Gorontalo. Komnas HAM ingin melihat apakah daerah yang memiliki pendapatan daerah yang tinggi (DKI Jakarta dan Kaltim) mempunyai jejak pemenuhan HAM yang lebih baik daripada daerah yang pendapatannya daerahnya rendah (Maluku dan Gorontalo).

Hasil penelitian Komnas HAM mengkonfirmasi bahwa ternyata daerah yang mempunyai sumber daya anggaran yang baik belum tentu mau dan mampu merealisasikan HAM secara lebih baik. "Contohnya hak atas perumahan, pencapaian DKI Jakarta rendah, dibandingkan dengan Gorontalo. Demikian pula dengan hak atas pangan, Gorontalo mempunyai pencapaian yang baik meskipun anggaran daerahnya kecil," ungkap Roichatul.

Komnas HAM berkesimpulan bahwa sumber daya fiskal bukan satu-satunya faktor penentu bagi tercapainya HAM secara memadai. Diperlukan pula komitmen dan political will dari pimpinan daerah. (MDH)
Short link