Pada 2016, Komnas HAM menyelenggarakan survei untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan yang diberikan Komnas HAM ke publik dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

Survei ini dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan reformasi birokrasi yaitu "menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara".

Jenis layanan yang dinilai di Komnas HAM adalah layanan perpustakaan, layanan pengaduan, layanan pemantauan/penyelidikan, layanan mediasi, dan layanan Komnas HAM.

Pengumpulan data survei IKM Komnas HAM dilakukan pada November-Desember 2016. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap responden, yaitu mereka yang menerima layanan pengaduan, pemantauan penyelidikan, dan mediasi, serta layanan perpustakaan di Komnas HAM

Berdasarkan survei, nilai indeks IKM dan IPAK masuk dalam kategori Memuaskan (range 72.23%-86.11%) dan Sangat Memuaskan (range 86.12%-100%).

Sedangkan atas survei kepuasan atas pelayanan Komnas HAM, tingkat kepuasan pengguna layanan di Komnas HAM juga masuk dalam kategori Memuaskan (range 4.34-5.17) dan Sangat Memuaskan (range 5.18–6.00).

Survei SKM Komnas HAM akan dilakukan secara berkala karena berguna untuk mengukur kualitas pelayanan publik dan perilaku korupsi, agar kinerja pelayanan dapat lebih ditingkatkan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dapat berjalan dengan baik.

Untuk mendapatkan laporan secara utuh, dapat diunduh di link berikut: https://www.komnasham.go.id/files/20170415-analisis-skm-komnasham-2016-$PNV274W.pdf

(Firdi)