Kabar Latuharary

Dugaan Pelanggaran HAM atas Tertembak Matinya 5 Pelajar di Lampung

PadaSelasa (2/5/17), Komnas HAM RI menerima pengaduan Sdr. Tuan Migro Ibroni, dkk,warga Kecamatan Jabung, Lampung Timur yang didampingi LBH Bandar Lampung,Kepala Kesbangpol Lambung Timur, tokoh adat dan pemuda Jabung, serta NGOjaringan perlindungan anak dan perempuan di Provinsi Lampung.

Dalampertemuan tersebut, Komnas HAM RI diwakili oleh Siti Noor Laila dan AnsoriSinungan, keduanya merupakan Anggota Komnas HAM RI,, yang didampingi Sdr. AgusSuntoro (Pemantau).

Pengadumenyampaikan dugaan pelanggaran hukum dan HAM yang dilakukan oleh jajaran PoldaLampung, khususnya oleh Tim TEKAB 308 Polresta Bandar Lampung, yang diduga menyiksadan menembak 5 (lima) pelajar hingga meninggal dunia pada tanggal 1 April 2017,sekitar pukul 02.15 WIB, di jalan Layang Serengsem, Kecamatan Panjang, KotaBandar Lampung. 

Selaintindakan kekerasan dan penembakan yang sewenang-wenang terhadap korban, Pengadujuga menyesalkan tindakan merendahkan martabat harkat kemanusiaan yangdilakukan oleh Tim TEKAB 308 Polresta Bandar Lampung dengan berfoto denganjenasah korban, menenteng senjata lengkap, dan mengepalkan tangan, yang kemudianmempubliksaikannya dan akhirnya viral di media sosial.

Ataspermasalahan tersebut, keluarga korban meminta agar Komnas HAM RI melakukanpemantauan ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap jajaran PoldaLampung dan Polresta Bandar Lampung yang terlibat karena dinilai sangatmelanggar HAM, khususnya hak untuk hidup, hak untuk memperoleh keadilan dan hakuntuk bebas dari penyiksaan.

KomnasHAM RI menanggapi pengaduan tersebut dengan merumuskan langkah-langkah baikpermintaan keterangan secara tertulis ke Polri, rencana pemantauan lapangan danmengupayakan pembahasan secara komprehensif dengan Pemprov. Lampung, Pemkab.Lampung Timur dan Kepolisian untuk mencari akar persoalan atas berbagaipengulangan peristiwa sejenis di Lampung.

Komnas HAM RI juga menyampaikan bahwaKepolisian seharusnya memahami dan taat pada ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1)dan (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian jo. Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal10 huruf e Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip danstandar Hak asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian yang mengaturpenggunaan asas proporsionalitas dan pelarangan kekerasan dalam pelaksanaantugasnya demi menghindari pelanggaran HAM. (AS) 

Short link