Kabar Latuharary

Komnas HAM Hadiri Rakornas Kepegawaian 2017

Komnas HAM menghadiri  RapatKoordinasi Nasional Kepegawaian Tahun 2017 di Jakarta Convention Center (JCC) pada 10 Mei 2017. Pada kegiatantersebut disosialisasikan tentang pemberlakuan Peraturan PemerintahNo. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang merupakan tindaklanjut dari Undang -Undang ASN, sekaligus sebagai komitmen untukpenyelenggaraan manajemen ASN berbasis Sistem Merit.

Pengaturan Manajemen PNS melalui Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017bertujuan untuk menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etikaprofesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN dalam rangkapelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunantertentu.


Saat ini, beban penyelenggaraan Manajemen PNS terlihat dari jumlah PNSsecara keseluruhan yang berjumlah 4.374.341, tersebar pada Instansi Pusatsebanyak 20.94% dan Instansi Daerah sebanyak 79.06% .


Selain itu, kondisi pendidikan PNS dengan proporsi 30% masih berpendidikanSMA ke bawah. Sementara itu, dari sisi proporsi kelompok jabatan masih terdapatsebesar 38% untuk kelompok jabatan Pelaksana, diantaranya masih terkandungpekerjaan - pekerjaan clerical, kemudian sebesar 52% untuk jabatan Fungsionaldan hanya 10% untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas.


Dalam menghadapi sejumlah tantangan tersebut, terdapat beberapa FaktorKunci Keberhasilan, yakni SDM Aparatur, Penataan Regulasi, Penataan Kelembagaandan Proses Bisnis serta Modernisasi Pelayanan.


Hal tersebut menjadi landasan dalam penyelenggaraan Manajemen PNS, yangmencakup: (1) penyusunan dan penetapan kebutuhan; (2) pengadaan; (3) pangkatdan jabatan; (4) pengembangan karier; (5) pola karier; (6) promosi; (7) mutasi;(8) penilaian kinerja; (9) penggajian dan tunjangan; (10) penghargaan; (11) disiplin;(12) pemberhentian; (13) pensiun dan tabungan hari tua; dan (14) perlindungan.


Dalam konteks Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan PNS dilakukan denganmenggunakan aplikasi bersifat elektronik dan ditetapkan oleh Menteri PANRBsetelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis KepalaBKN. Kemudian, Pengadaan PNS dilaksanakan secara nasionalmenggunakan Metode CAT (Computer Assisted Test ).


Adapun dalam kaitannya dengan Pangkat dan Jabatan masih menggunakan SistemPangkat dan Golongan Ruang yang ada pada saat ini berlaku sampai denganditetapkannya PP yang mengatur Gaji, Tunjangan dan Fasilitas bagi PNS.


Dari Sistem BKN akan Menggunakan Sistem KPO (Kenaikan Pangkat Otomasis) dengan menggunakan dasar penggunaan E-LAPKIN. Dari sisi Pengangkatan Jabatan PNS dilaksanakan dengan prinsip merit dantidak ada rangkap jabatan, kecuali bagi Jabatan Fungsional seperti Jaksadi Kejari, Kajati, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Diplomat AhliUtama. Pengecualian Persyaratan Kualifikasi dan Pendidikan secara umum untukpengangkatan dalam jabatan pada wilayah tertentu, yakni PNS di DaerahTertinggal, PNS di Daerah di daerah perbatasan, dan PNS di daerah terpencil.


PP No. 11 Tahun 2017 juga mengamanatkan agar Sistem Pengembangan PNSdilakukan untuk meningkatkan kompetensi, kinerja dan profesionalitas PNS. Sementara penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerjapada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi.


Perubahan signifikan dari PP No. 11 Tahun 2017 berikutnya antara lain jugaterkait dengan Batas Usia Pensiun (BUP) PNS, dimana: (1) BUP Pejabat FungsionalAhli Utama : 65 th; (2) Pejabat Fungsional Ahli Madya: 60 th ; dan (3) PejabatAdministrasi, Pejabat Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Ketrampilan: 58 th.


Lebih lanjut, perubahan signifikan berikutnya adalah terkait dengan cuti PNS, khususnya pada Cuti Bersama yang tidak mengurangi hak cuti tahunandan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.


Sistem Informasi ASN


Terakhir adalah terkait dengan Sistem Informasi ASN yang diselenggarakansecara Nasional dan terintegrasi antar Instansi Pemerintah oleh BKN.


Adapun cakupan Sistem Informasi ASN adalah : (1) sistem informasipengembangan kompetensi; (2) sistem informasi Jabatan Fungsional; (3) sisteminformasi pelatihan; (4) sistem informasi manajemen karier; dan (5) sisteminformasi manajemen pemberhentian dan pensiun.


Peraturan Pemerintah yang dicabut dengan PP No. 11 Tahun 2017 antara lainPP Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara PegawaiNegeri, PP Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji PNS hingga PP Nomor 21Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai BUP bagi Pejabat Fungsional.


Selain itu, terdapat beberapa Perka/Kepka BKN yang masih berlaku, antaralain Kepka 26 Th 2004, Perka 19 Th 2011. Termasuk peraturanpelaksanaan yang harus ditetapkan, yakni Peraturan Kepala BKN, PeraturanMenteri PAN –RB , Peraturan Kepala LAN, Peraturan Menteri Pertahanan dan KaPOLRI. (AS/ ENS)


Foto: JPNN.com

Short link