Keadilan, persamaan dan perdamaian mesti diperjuangkan, bukan sesuatu yang dapat dinikmati begitu saja. Karena itu, solidaritas rakyat adalah kata kunci membangun negara-bangsa yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia.
Demikian Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik berpidato di depan seribuan warga masyarakat dampingan KSPPM (LSM ternama di daerah tersebut) dan belasan LSM serta gereja di Balige, Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara, pada Kamis (13/12).
Acara Pesta Rakyat yang diselenggarakan di Lapangan Bola Sisingamangaraja XII Balihe ini merupakan puncak kegiatan dari rangkaian kegiatan dalam rangka Perayaan Hari Hak Asasi Manusia yang juga didukung INFID Jakarta.
Pesta Rakyat ini diiringi seni musik Batak dan tari tor-tor persembahan ibu-ibu dari berbagai desa yang ada di seputaran Danau Toba. Beberapa peserta ada juga yang dari dari kabupaten Karo dan Dairi.
“Memperingati 70 Tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia melalui Pesta Rakyat menjadi pertanda bahwa nilai dan prinsip hak asasi manusia adalah bagian dari nilai budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat Batak.
"Hak asasi bukan konsepsi asing yang kita impor, ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat-bangsa kita, yang telah difikirkan dan diperjuangkan para pendiri bangsa kita, kemudian menjadi dasar bagi Proklamasi Republik Indonesia," demikian Ketua Komnas HAM menambahkan, diselingi tepuk tangan pengunjung yang antusias mengikuti sejak pagi hingga sore hari.
Lebih lanjut, Ketua Komnas HAM Taufan Damanik juga mengingatkan bagaimana heroiknya perjuangan “inang-inang” (kaum ibu) Sugapa memperjuangkan jengkal demi jengkal tanahnya. Di daerah ini juga dulu terjadi perjuangan masyarakat yang luar biasa melawan perusakan ekologis dan hak-hak asasi warga lainnya akibat industri pulp dan kertas PT Inti Indorayon Utama. Warga masyarakat selalu bersatu-padu melawan berbagai kesewenang-wenangan yang mereka alami.
“Hak asasi manusia bukan lah sesuatu yang simsalabim bisa dinikmati begitu saja, tapi mesti diperjuangkan detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari, tahun demi tahun dan seterusnya," imbuh Taufan dalam pidatonya.
Salah satu issu strategis Komnas HAM, yakni konflik agraria, juga terjadi di berbagai tempat di daerah Tobasa dan sekitarnya. Pemerintah daerah perlu memastikan perlindungan hak atas tanah, hak adat dan jaminan keseimbangan ekologis sehingga Danau Toba yang merupakan kekayaan alam dunia sekaligus sumber penghidupan masyarakat bisa dijaga.
"Penataan kawasan Danau Toba harus melibatkan warga masyarakat. Tidak boleh ada pihak yang serakah dan menguasai sendiri kekayaan alam yang ada di daerah ini," tegas Taufan.
Pidato meriah yang merupakan pidato puncak acara sebelumnya diawali oleh pidato dari wakil-wakil LSM, Mugiyanto dari INFID, tokoh masyarakat dan komisioner Komnas Perempuan, Saur Tumiur Situmorang.
Pada bagian akhir acara, belasan LSM dan tokoh masyarakat membacakan deklarasi yang menegaskan sikap mereka untuk berjuang bersama rakyat mendesak pemerintah daerah dan pusat agar melaksanakan reforma agraria dengan sungguh-sungguh, melindungi masyarakat adat di Pandumaan dan Sipituhuta Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara dan mengembangkan pangan lokal.
Selain itu, mencabut izin tambang yang mengancam hak atas air, tanah dan permukiman serta beberapa tuntutan lainnya.
Sebelum meninggalkan tempat acara, wakil LSM lokal menyampaikan berbagai pengaduan kasus kepada Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik untuk ditindaklanjuti. Ketua juga diminta menandatangani dukungan terhadap beberapa anak pengidap HIV yang dilarang belajar di salah satu sekolah di Tobasa. (ATK)
Short link
