Kabar Latuharary

Mendorong Pendekatan HAM dalam Penanganan Pasca Bencana Alam di Sulteng

Ketua Komnas HAM Republik Indonesia,Ahmad Taufan Damanik, melakukan berbagai pertemuan dan silaturahmi selama tigahari kunjungannya di Sulawesi Tengah dalam rangka memperkokoh jejaringkerjasama penegakan dan pemajuan HAM, khususnya terhadap para penyintas bencana alam di Sulteng yang terjadi pada 28 September 2018.

Dalam pertemuan dengan WakapoldaSulteng Kombes Pol Setyo Budi Mumpuni, selain membahas penanganan pasca bencana alam, juga dibahas kerjasama pelatihan danpendidikan bagi Polri yang akan terus dilanjutkan dan dikembangkan dalam rangkamemperkokoh Polri sebagai penegak hukum dan HAM. Dalam kesempatan itu, Ketua KomnasHAM menyerahkan Buku Saku HAM Polri kepada Wakapolda Sulteng, yang juga menjadisalah satu penyusun buku tersebut saat masih bertugas di Mako Brimob.


Selain dengan Wakapolda SulawesiTengah, Ketua Komnas HAM juga bertemu dengan Rektor UPN Veteran YogyakartaProf. Sari Bahagiarti, Rektor Universitas Tadulako, dan Pansus PengawasanPenyelenggaraan Penanggulangan Bencana 28 September 2018 DPRD Sulawesi Tengah.


Pertemuan dengan pihak-pihak itu dalamkonteks untuk mendorong dan memastikan pemenuhan dan perlindungan HAM bagi para penyintaskorban bencana alam gempa bumi/tsunami/likuifaksi serta menjajaki kemungkinan dilakukan kerjasama dengan berbagaipihak.


Didampingi oleh Kepala Kantor KomnasHAM Perwakilan Sulteng, Dedi Askary, Ketua Komnas HAM membahasdengan pihak-pihak tersebut terkait pemenuhan dan perlindungan HAM para penyintas, diantaranya terkaitdengan akses terhadap perolehan dan/atau dalam mendapatkan bantuan dankemungkinan adanya praktek-praktek diskriminasi dalam pembagian bantuan. Selainitu, juga terkait dengan pelaksanaan relokasi, perlindungan atas praktekkekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan di pengungsian, hak ataspendidikan anak-anak usia sekolah, dan sebagainya.


“Hal-hal tersebut menjadi sangatpenting untuk segera diselesaikan, sebab peralihan dari masa tanggap darurat kemasa transisi menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilihat aspekyang bisa berimplikasi pada pengabaian dan pelanggaran HAM. Diantaranya  memastikan adanya jaminan rasa aman atashak-hak keperdataan seluruh penyintas di wilayah yang terdampak atas bencanaalam,” ujar Taufan Damanik.


Dengan adanya pemenuhan danperlindungan HAM, maka penyintas akan mampu memulihkan dan membangun kembalipenghidupannya secara lebih baik dan kokoh, oleh karena pendekatan HAM dalampenanganan bencana menitikberatkan pada aspek partisipasi, non diskriminasi,pemberdayaan, dan akuntabilitas. Dalam pendekatan HAM, penyintas bukan obyekdari bencana, akan tetapi subyek yang akan sangat menentukan keberhasilanpenanganan bencana.


Pada Sabtu, 29 Desember 2018, KetuaKomnas HAM akan melakukan peninjauan ke beberapa titik pengungsian danpembangunan huntara serta lokasi terjadinya likuifaksi. Ia akan mengakhiri kunjungankerjanya dengan mengadakan pertemuan tertutup dengan para staf yang bertugas diKantor Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah, sekaligus memberi arahan danpenguatan terhadap jajaran personilnya yang hampir semua menjadi korban dalamperistiwa memilukan pada 28 September 2018 yang lalu.


Sejak terjadi bencana alam di Sulteng, gedung Kantor Komnas HAM Perwakilan Sulteng dipakai sebagai salah satu pusat koordinasi berbagai lembaga yang bergerak dalam penanganan kebencanaan dan HAM. (DA)

Short link