Kabar Latuharary

Komnas HAM sebagai Artikulator dan Juru Tafsir HAM

Subkomisi Pemajuan HAM menyelenggarakan rapat kerja di Jakarta pada 14-15 Maret 2018, dengan tema "Mengurai Hambatan Pemajuan HAM: Menuju Transformasi Kerja Komnas HAM yang Lebih Baik." Hadir dalam kegiatan tersebut para pimpinan Komnas HAM, pejabat struktural, dan puluhan staf dari Biro Pemajuan HAM.

Dalam sambutannya, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menekankan harapannya agar fungsi pemajuan HAM mampu menjadi artikulator HAM bagi masyarakat dan negara. Untuk itu, diperlukan kajian-kajian yang bagus dan strategis, dan strategi penyebarluasan hasilnya ke publik dan aparatur negara, ujar Taufan. 

"Saya mendorong agar Subkomisi Pemajuan HAM mampu melahirkan ide-ide baru bagi pemajuan HAM, menjadi pusat dari pemajuan HAM di tanah air dan sebagai kanal utama isu hak asasi manusia," harap Taufan.

Sedangkan Beka Ulung Hapsara selaku Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM meminta agar dalam rapat kerja dibaca situasi HAM secara ekternal dan dijawab dengan program-program yang aktual. "Dengan adanya raker ini, saya meminta agar dibangun jembatan antar unit untuk adanya sinergisitas," papar Beka.

Mochamad Choirul Anam, Komisiner Subkomisi Pemajuan HAM juga menekankan pentingnya Komnas HAM untuk merumuskan strategi kerja agar Komnas HAM mampu merebut ruang publik dalam konteks pemajuan HAM. "Komnas HAM mempunyai legitimasi dan kekuatan untuk menjadi juru tafsir HAM," ungkapnya. Untuk itu, lanjut Anam, diperlukan kampanye yang kuat ke berbagai pihak khususnya media.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Komnas HAM Tasdiyanto menegaskan pentingnya kedisiplinan kerja para pegawai, baik dari sisi waktu maupun pencapaian output dan outcome kegiatan. "Akreditasi A yang diterima oleh Komnas HAM oleh Aliansi Global Institusi HAM harur menjadi pemacu semangat agar kita mampu berkinerja secara lebih optimal," harap Tasdiyanto.

Selain itu, juga disampaikan tentang Tim Independen Tata Kelola Kelembagaan yang akan dipimpin oleh Erry Riyana Hardjapamengkas, yang akan fokus pada dua hal mendasar, yaitu perbaikan tata kelola Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia. Kedua elemen tersebut sangat penting bagi pelayanan publik yang lebih baik, yaitu SDM yang profsional dan TI yang mutakhir untuk melayani kepentingan publik. "Saya mendorong munculnya aplikasi-aplikasi berbasis teknologi informasi yang mampu memperbaiki pelayanan publik," cetus Tasdiyanto.

Setelah sambutan disampaikan oleh para pimpinan Komnas HAM, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari para narasumber, yaitu Usman Hamid (Amnesty Internasional Indonesia), Bambang Iriana (Direktur Diseminasi HAM Kemenkumham) dan Dr. Firman (Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI). (MDH)

Short link