Kabar Latuharhary

Pendekatan HAM untuk Mencapai SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) terkait erat dengan realisasi hak asasi manusia. Dari 169 Target dalam SDGs, 156 diantaranya merefleksikan prinsip dan norma HAM sebagaimana dijamin di dalam Deklarasi Universal HAM dan instrumen HAM yang lain.

Komnas HAM bekerjasama dengan UNESCO telah mengembangkan instrumen monitorong pencapaian SDGs yang tersedia secara online di website Komnas HAM. Instrumen tersebut mendorong implementasi SDGs secara lebih inklusif dan partisipatif.

Hal tersebut disampaikan oleh Mimin Dwi Hartono, mewakili Komnas HAM dalam acara diskusi tentang SDGs dan HAM yang dilaksanakan di Gedung UNESCAP di Bangkok, pada 29 Maret 2018. Acara itu adalah bagian dari Forum Pembangunan Berkelanjutan Asia Pasifik yang ke 5.

Acara dibuka oleh Anders Lønstrup Graugaard, selaku Wakil Kepala Kedubes Denmark di Thailand dan Kanwana Hemkamon mewalili Kementerian Luar Negeri Thailand.

Selain Mimin, hadir sebagai panelis adalah Joan Carling (Koordinator Indigenous Peoples’ Major Group for Sustainable Development), Heike Alefsen (Senior Regional Human Rights Adviser UN Development Group Asia-Pacific / Co-Chair, UNDG AP Human Rights Network), Sachini Perera (Programme Officer International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific),  dan Birgitte Feiring (Danish Institute for Human Rights).

Dalam kesempatan tersebut, para narasumber memaparkan strategi pencapaian SDGs menurut prioritas dan target sasarannya. Dengan adanya forum ini, masing-masing pihak akan bisa bekerjasama lebih lanjut dalam mempromosikan SDGs dan mendorong pencapaiannya pada 2030 mendatang. 

Di dalam Aliansi Institusi HAM Internasional (GANHRI), Komnas HAM adalah Koordinator Kelompok Kerja SDGs untuk Asia Pasifik. Untuk itu, Komnas HAM dituntut untuk secara aktif mendorong dan mempromosikan SDGs dalam perspektif HAM di kawasan Asia Pasifik.

Dengan adanya forum di Bangkok ini, peran Komnas HAM akan lebih ditingkatkan sehingga mampu menjadi lembaga pioner dalam mempromosikan SDGs. Kerjasama dengan UNESCO adalah salah satu strategi Komnas HAM dalam membangun kerjasama untuk mendorong pencapaian SDGs di Indonesia.

Di Indonesia, mekanisme kerja untuk pencapaian SDGs dikoordinir oleh Bappenas. Pada Juli 2017, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian SDGs sebagai kerangka kerja nasional mewujudkan dan mengintegrasikan SDGs dalam program pembangunan nasional.

Acara yang dihadiri oleh perwakilan dari lembaga-lembaga internasional itu ditutup oleh Cynthia Veliko selaku Kepala Perwakilan Kantor Komisi Tinggi HAM PBB Asia Tenggara (OHCHR). Bertindak sebagai moderator Ingrid Fitzgerald (Gender and Human Rights Adviser UN Population Fund). (MDH)

Short link
 
Penulis

Mimin Dwi Hartono

Anggota Redaksi

Follow Me: