Kabar Latuharary

Pembahasan Konten LGBT di Siaran Televisi

Pada Selasa, 17 April 2018, Komnas HAMyang diwakili Wakil Ketua Eksternal Sandrayati Moniaga dan beberapa stafmenghadiri undangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk membahas pembatasan konten yang mengandung unsur LGBT(Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) dalam siaran televisi.

Dalam pembukaannya Komisioner KPI Pusat, Bapak HardlyStefano F.P,SE.,M.KP menyampaikan apresiasinya kepada undangan yang bersediahadir dan berharap mendapatkan masukan terkait pembatasan konten yangmengandung LGBT dalam siaran televisi. Untuk mengawali diskusi tersebut, Hardly memberikan contoh tayangan-tayangan yang mengandung konten LGBT yang selamaini berhasil dikumpulkan oleh KPI.

Komnas HAM berbicara tentang pembatasan konten LGBT di televisidalam sudut pandang hak asasi manusia. Sandra menegaskan perlunya KPI merumuskan kebijakan yangdidasarkan pada prinsip HAM secara komprehensif untuk isu spesifik khususnyaLGBT.

"KPI perlu melakukan kajian-kajian ilmiah dari berbagi sudutpandang agar dapat merumuskan kebijakan yang tepat dan tidak membaut LGBT makindirugikan atau mengalami kekerasan.  Untukkonten yang mengandung LGBT sendiri pun perlu disepakati bersama batasannya,sehingga konten yang bersifat karya dan pengetahuan tidak akan terdampak," ujar Sandra

Paparan lainya disampaikan oleh Drs. H.Masduki Baidowi, M.Si dari MUI tentang konten yang mengandung LGBT dalamperspektif agama. Ia menjelaskan fatwa MUI No 57 tahun 2014 tentangLesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan serta memberi masukan agar KPI menerbitkansurat edaran agar televisi tidak menayangkan konten LGBT.

Praktisi media, Andi Chairil menyampaikan, konten yang mengandung LGBT iniada tiga macam yaitu karya, gimmick dan personality/gesture. Ia berceritadalam televisi yang dikelolanya untuk karya memang tidak ada pembatasan, namungimmick dan personality/gesture berusaha tidak ditampilkan karena menurutnya ituadalah bentuk pelecehan.

Sedangkan Reza Indragiri Amriel dari LPAI berharap agar tayangan yang mengandung konten LGBT dilarang oleh KPIkarena dampaknya besar terhadap masyarakat, khususnya anak-anak. Ia menegaskan  bahwa LPAI mendukung upayaperumusan undang-undang pemidanaan LGBT dengan beberapa catatan.

Kemudian setiap peserta yang hadir diberikan kesempatanuntuk menyampaikan masukan. Pembatasan konten yang mengandung LGBTdirasakan perlu namun hak-hak kelompok LGBT sendiri perlu diperhatikan dantidak melakukan kekerasan terhadap mereka. (Eka)

Short link