Kabar Latuharary

Sinergi Penanganan Konflik Agraria di Jawa Timur

Pada Jumat, 6 Juli 2018, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)yang diwakili Komisioner Beka Ulung Hapsara melakukan koordinasi dan komunikasiawal dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diwakili Gubernur Jawa TimurSoekarwo. Koordinasi inidiharapkan menjadi langkah maju dalam proses penyelesaian kasus-kasus agrariandi Jawa Timur.

Pertemuan ini berkaitan penanganan kasus-kasus agraria yang dilaporkan ke Komnas HAM oleh masyarakat Jawa Timur. Selamaini, Komnas HAMtelah menerima dan menangani cukup banyak kasus-kasus agrariayang berasal dari masyarakat Jawa Timur, mulai dari kasus ganti rugi tanah yang terkena proyek tol Pandaan – Malang hingga sengketalahan di Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Gubernur Jawa TimurSoekarwo dalam pertemuannya dengan Komnas HAM di Ruang Rapat Gubernur  menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi JawaTimur menyambut baik usulan Komnas HAM RI untuk bersama-sama bersinergimelakukan penanganan kasus Agraria di Jawa Timur.

“Di Jawa Timur inibanyak sekali kasus-kasus yang terkait dengan masalah tanah atau agraria, akansangat baik apabila Pemerintah Provinsi bisa bekerja sama dan bersinergi denganKomnas HAM RI serta instansi lain untuk mulai menyusun langkah-langkahpenyelesaian kasus agaria,” ujarSoekarwo.

Pemerintah Provinsi JawaTimur meminta Komnas HAM RI untuk mulai memetakan kasus-kasus agraria di JawaTimur beserta instansi atau pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut.Komnas HAM RI mengusulkan untuk dilakukan pertemuan lanjutan dengan PemerintahProvinsi Jawa Timur dan pihak-pihak lainnya yang terkait untuk dilakukanpembahasan/gelar kasus Agraria yang terjadi di Jawa Timur.

“Komnas HAM mengusulkandilakukan pertemuan lanjutan untuk dilakukan pembahasan atau gelar kasus denganmenghadirkan pihak-pihak terkait agar ada langkah-langkah maju dalam penanganandan penyelesaian kasus-kasus agraria yang ada,” tutur BekaUlung Hapsara. Pertemuantersebut juga dihadiri perwakilan dari Badan Pertanahan (BPN) Jawa Timur, KepalaBagian Pemerintahan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan stafpemantau Komnas HAM Nurjaman. (Jmn)

 

Short link