Kabar Latuharary

Menerka Arah Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat

Komnas HAMbekerjasama dengan Unika Soegijapranata Semarang menyeleggarakan Diskusi Publik "Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Masa Lalu" pada Selasa, 24Juli 2018, di Kampus Unika Soegijapranata, Semarang.

Pembukaan dilakukanoleh Dekan Fakultas Hukum Unika, DR. Marcella E Simandjuntak SH, CN, M.Hum.Hadir sebagai pemantik diskusi yaitu Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Amiruddin yang menyampaikanperkembangan terkini terkait sembilan kasus Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat MasaLalu yang telah diselidiki oleh Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang tentang Pengadilan HAM.

DR. Benny DSutianto,Pembantu Rektor IV Unika, selaku pemantik diskusi kedua menyampaikanbahwa rekonsilisi harus dikedepankan yang kemudian diikuti oleh prosesjudicial. Jika proses judicial yang lebih dulu dikedepankan justru akan menjadiajang impunitas paling legal, berkaca dari 2 kasus pelanggaran HAM berat yangpernah disidangkan. Akan tetapi proses rekonsiliasi ini juga harus denganbeberapa catatan diantaranya adanya pengungkapan kebenaran (Telling Truth)."Konsep Dewan Kerukunan Nasional yang disodorkan pemerintah belum terlihatdengan jelas arahnya," ujarnya.

Saiful Huda Sodikdari Syarikat Indonesia yang selama ini concern dengan para korban peristiwa 65– 66 juga menyampaikan bahwa rekonsiliasi perlu dilakukan mulai dariwilayah/region karena peristiwa tersebut terjadi dengan spektum yangberbeda-beda di masing-masing daerah. Khusus untuk Peristiwa 65-66 ini aspeksosialnya berdampak lebih besar sehingga pendekatan judicial tidak akanmenjangkau hak keadilan atas korban.

Zainal ArifinDirektur LBH Semarang menyampaikan bahwa penyelesaian Pelanggaran HAMyang Berat di Masa Lalu harus memberikan prespektif kedepan bagi generasi muda dansejarah bangsa.

Diskusi dihadiri oleh puluhan orang mewakili akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Semarang dan sekitarnya.(Ono Haryono)

Short link