Latuharhary – Bagian Pendidikan dan Penyuluhan melangsungkan Rapat Kerja di Bogor pada Selasa, 12 s.d. 15 Februari 2019.

Pada kesempatan raker ini, Bagian Dikluh mengundang sejumlah pihak yang beririsan dengan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dilakukan Dikluh yaitu International NGO Forum for Indonesia Development (Infid), Peraturan dan Perundang-undangan Kementerian Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Komandan Satuan Pelatihan Brimob (Kombespol Norman).

Turut hadir pada kegiatan ini adalah Pimpinan Komnas HAM yang diwakili oleh Wakil Ketua Bidang eksternal, Koordinator Pemajuan HAM yang menjabat sebagai Komisioner Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan, Kepala Biro  Dukungan Pemajuan HAM, Pejabat struktural, fungsional, dan staf di Bagian Dukungan Penyuluhan, serta Fasilitator

Koordinator Penegakan HAM, Beka Ulung Hapsara, dalam kata sambutan dan pembukaan, menyampaikan bahwa Raker Dikluh kali ini patut mempertimbangkan latar belakang persoalan yang terdiri dari beberapa faktor internal dan eksternal. Terkait faktor eksternal, momen Pilpres, reformasi kelembagaan di beberapa lembaga al. Kepolisan, Kemenkumham, dan Pemda patut menjadi perhatian. Kendati demikian, hal-hal yang berseberangan dengan HAM masih saja berlangsung al. kekerasan aparatn dan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada HAM.

Sementara terkait kondisi internal, yang patut menjadi perhatian adalah pengisian jabatan struktural yang kosong dari level esselon 2 s.d. esslon 4, penambahan CPNS, masih terdapat beban laporan keuangan (WDP), reformasi kelembagaan kaitannya dengan kerjasama (membangun sinergi dengan semua unit di Komnas HAM), dan seterusnya.

“Dikluh harus lebih baik dari tahun sebelumnya, baik dari mekanisme kerja, output, serapan anggaran serta kreativitas,” tukasnya.

Perlu disampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir Bagian Dukungan Penyuluhan juga telah merancang dan melaksanakan beberapa Program Kegiatan unggulan diantaranya adalah : Polisi berbasis HAM, Kab/Kota HAM dan Sekolah Ramah HAM. Program ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2015. Dampak dari program kegiatan tersebut bisa dinilai dengan adanya kerjasama-kerjasama yang bersifat teknis dengan berbagai Kementrian, Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Salah satu contohnya adalah penyusunan buku saku untuk polisi. Program ini menjadi sangat strategis karena menjadi upaya preventif yang dilakukan oleh Komnas HAM untuk mencegah terjadinya Pelanggaran HAM. Contoh lain pengaruh dari Program Kab/Kota HAM dan Sekolah Ramah HAM adalah adanya kebijakan berperspektif HAM pada tingkat pemerintah daerah dan Institusi Pendidikan yang telah mendapatkan intervensi dari Bagian Penyuluhan Komnas HAM.

Raker kali ini bertujuan untuk merumuskan proyeksi kegiatan Bagian Dukungan Penyuluhan untuk 5 tahun kedepan yang nanti akan dimasukan kedalam Rencana Strategis Komnas HAM 2020 – 2024, merumuskan dan menyusun program kegiatan Bagian Dukungan Penyuluhan untuk TA 2020 yang akan diusulkan dalam Forum Komunikasi (Forkom) 2019, serta menyusun strategi pelaksanaan kegiatan Bagian Dukungan Penyuluhan TA. 2019. (ENS)