Kabar Latuharary

Kunjungan Ketua Komnas HAM ke Polda Sumbar

Latuharhary– Ketua Komnas HAM didampingi Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Kepala BiroRenwaskes, dan Kepala Kantor Perwakilan Sumbar melakukan kunjungan ke PoldaSumbar  di Padang pada Kamis, 14 Februari2019.

Kunjunganini ditujukan untuk mempererat jejaring dan menjajaki perjanjian kerjasamaantara Komnas HAM dengan Polda Sumbar dibidang pemajuan dan penegakan HAM.


"Relasidengan jejaring Polda kami pandang perlu, terlebih kita menjelang pemantauanPilpres dan Pileg 2019 yang akan terfokus pada upaya mencegah praktekdiskriminasi, ujaran kebencian serta perbaikan pada fasilitas dan pemenuhan hakpilih warga berkebutuhan khusus serta kelompok rentan lainnya,” tukas Taufan.


Untukitu, Komnas HAM meminta semua jajaran kepolisian di daerah untuk bekerjasamadan mendukung kegiatan pemantauan Komnas HAM tersebut karena natinya disetiapdaerah akan dilakukan koordinasi awal dengan stakeholders termasuk Kepolisian Daerah.

DelegasiKomnas HAM ini diterima langsung oleh Kapolda Sumbar, Irjen Pol. Fakhrizal.Pada sambutannya, Kapolda menyampaikan bahwa pihaknya selalu terbuka dalamkomunikasi terlebih dialoq dalam mencari solusi terkait penanganan kasus yangterjadi di Sumatera Barat. Bahkan dalam waktu dekat kedua pihak akan bekerjasama menyelenggarakan training workshop penguatan berbasisHAM.

 

Perlu disampaikan bahwa pada 2017, kedua pihak telahmenandatangani kerjasama. Kerjasama yang disepakati meliputi pendidikan danpenyuluhan HAM, pendampingan untuk mengimplementasikan pilot project Polisi Berbasis HAM dan penelitian/pengkajian sertamendorong pramediasi. Polda Sumbar adalah institusi kepolisian kedua yangmenandatangani PKS dengan Komnas HAM setelah Polda Jateng.

Kunjungan ke Kampus Unand

DelegasiKomnas HAM juga melakukan kunjungan ke kampus Universitas Andalas pada Jumat,15 Februari 2019. Delegasi diterima langsung oleh Rektor Unand, prof.Dr.TafdilHusni, SE.MBA. Perlu disampaikan bahwa pada 2014, pernah dijalin kerjasamaantara Komnas HAM dan Unand.

MenurutTaufan, Sumbar sebagai provinsi yang menerapkan Syariat Islam, tentu akansangat menarik apabila dilaksanakan diskusi perspektif HAM dalam Islam, sebabterdapat banyak persoalan yang masih menimbulkan kontroversi di masyarakat.


“Adayang beranggapan bahwa anjuran memakai jilbab sebagai bentuk pelaranganekspresi kemerdekaan manusia. Padahal jika ditelaah lebih jauh anjuran memakaijilbab bukanlah bagian pemasungan, malah menjadi wujud kemerdekaan yang jauhdari nilai materialism. Untuk itu kami ingin bermitra dengan Unand gunamengkampanyekan hal ini, sebab Islam punya rumusan kuat tentang keadilan HAM,”tukasnya.


Dalampertemuan ini, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasamadalam waktu dekat.  Taufan menilai, Unand memiliki pakar yang cukupberkompeten  di bidang politik, hukum dan HAM pada Fakultas Hukum danFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selain itu kampus ini juga memilikiPusat Studi HAM dan Pusat Studi Gender Unand, yang keduanya memiliki semangatyang sama dengan Komnas HAM. Semua itu menambah keyakinan Komnas HAM untukmempererat kerja sama. (EJ/ENS)

 

Short link