Kabar Latuharhary

Aspek Demografi Sebagai Salah Satu Pendekatan Pemantauan SDGs di Indonesia

Pekan lalu, Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, berkesempatan menjadi salah satu partisipan side-event Asia Pacific Forum on Sustaitable Development (APFSD) Ke-6 yang diselanggarakan di United Nation Convention Center, Bangkok, Tailand. APFSD yang selenggarakan dari 27 s.d. 29 Maret 2019 merupakan platform regional paling inklusif tentang pembangunan berkelanjutan di Asia dan Pasifik dan diselenggarakan oleh United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP).

Side-event yang judul “Empowering the most marginalized and ensuring inclusiveness and equality: Realizing the SDGs through Human Rights” merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman dengan The Danish Institute of Human Rights (DIHR) sebagai pengorganisir acara. Side-event ini mensoroti keterkaitan antara Sustainable Development Goals (SDGs) dengan hak asasi manusia.

Dalam side-event yang diselenggarakan pada hari Jumat, 29 Maret 2019, Komnas HAM menyoroti aspek demografi sebagai salah satu pendekatan dalam memantau implementasi SDGs di Indonesia. “Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan beragam. Terdiri lebih dari 1.300 suku bangsa dan 600 bahasa daerah,” ujar Beka saat memberikan alasan mengapa pendekatan aspek demografi tepat untuk Indonesia. Selain itu, pendekatan demografi dapat melenggakapi kebutuhan data penduduk yang menjadi salah satu hambatan memantau implementasi SDGs di Indonesia.

Pendekatan dengan aspek demografi ini merupakan hasil penelitian Lembaga Demografi FEBUI. Penelitian tersebut menggunakan basis data indikator SDGs dan HAM yang dikembangkan oleh Komnas HAM dan UNESCO dari tahun 2017.

Selain dari Indonesia, hadir pula perwakilan dari Filipina dan Thailand yang masing-masing fokus kepada isu masyarakat adat dan pembela HAM (human rights defender) sebagai panelis. Selain itu, dari DIHR juga memperkenalkan basis data indikator SDGs dan HAM yang mereka kembangkan sebagai salah satu alat yang dapat digunakan dalam memantau implementasi SDGs. Selain mengkaitkan indikator SDGs dan hak asasi manusia, basis data ini juga mengkaitkan rekomendasi-rekomendasi yang dikelurkan oleh PBB terkait dengan SDGs.

SDGs sendiri merupakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berisi 17 tujuan dengan capaian yang teratur dan tenggat yang telah ditentukan PBB sebagai agenda pembangunan dunia. SDGs merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada 2015. Sedangkan SDGs dimulai dari 2015 dan akan berakhir pada 2030. (Nur Afifa Fauzia).  
Penulis

Komnas HAM

Web Admin

Follow Me: