Kabar Latuharary

CASN Komnas HAM Terima Materi HAM dalam Konteks Sosial

Hayam Wuruk – Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM yangjuga menjabat sebagai Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan HAM, Beka UlungHapsara, menyampaikan materi mengenai HAM dalam Konteks Sosial kepada ratusan CalonAparatur Sipil Negara (CASN) Komnas HAM Tahun Anggaran 2019 di Gedung Komnas HAM Hayam WurukJakarta pada Senin, 1 April 2019.

PaparanBeka diawali dengan 2 (dua) pertanyaan singkat kepada seluruh CASN, yaitu 1) satukata yang menggambarkan tentang Indonesia hari ini, dan 2) satu kata yangmenggambarkan tentang hak asasi manusia. Beragam jawaban yang dituliskan padalembar post it itu kemudianditempelkan pada kaca yang mengitari ruangan.

Berangkatdari jawaban para CASN, Beka kemudian mengawali paparannya dengan terlebihdahulu menjelaskan mengenai konsep dasar hak asasi manusia.

Dalamrangka mengilustrasikan seperti apa HAM menjadi isu dan persoalan dalam ranahsosial, Beka terlebih dahulu menguraikan wajah Indonesia saat ini denganberbagai polemiknya dan didukung oleh daya statistik yang menguatkan. WajahIndonesia saat ini, menurutnya, tengah terjadi ketimpangan, kesenjangan,rendahnya akses masyarakat akan pendidikan terutama pada jenjang pendidikanmenengah dan tinggi, rendahnya akses atas kesehatan, persoalan pada akses pembangunan,dan seterusnya.

Kondisitersebut, lanjutnya, mempunyai kontribusi terhadap relasi sosial di masyarakat yangrawan akan terjadinya konflik dimana dapat meledak setiap saat, dipicu al. olehisu-isu seperti agama, kepercayaan, ras, dan etnis. Hal ini, menurutnya,berpotensi besar menimbulkan pelanggaran HAM terlebih apabila terjadi padakonteks tirani mayoritas, intoleransi, dan radikalisme.  

Terkait situasisosial yang demikian, lanjutnya, Komnas HAM secara kelembagaan telah menyatakansikap, pertama mendorong upaya peningkatan peran serta masyarakat dan mempertegaskewajiban Negara dalam pencegahan penyebaran intoleransi dan penangananintoleransi sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang PenghapusanDiskriminasi Ras dan Etnis.


Kedua,Hak kebebasan beragama digolongkan sebagai hak asasi manusia yang bersifatmutlak dan berada di dalam forum internum yang merupakan wujud dari inner freedom (freedom to be). Hakini tergolong sebagai hak yang non derogable(hak yang yang tidak bisa ditangguhkan pemenuhannya oleh negara dalam situasidan kondisi apa pun, termasuk dalam keadaan bahaya, seperti perang sipil atauinvasi militer).


Ketiga, Kebebasan beragama dalambentuk kebebasan untuk mewujudkan, mengimplementasikan, atau memanifestasikanagama atau keyakinan seseorang, seperti tindakan berdakwah atau menyebarkanagama atau keyakinan dan mendirikan tempat ibadah digolongkan dalam kebebasan bertindak(freedom to act). Kebebasan beragamadalam bentuk ini diperbolehkan untuk dibatasi dan bersifat bisa diatur atauditangguhkan pelaksanaannya. Akan tetapi, penundaan pelaksanaan, pembatasanatau pengaturan itu hanya boleh dilakukan berdasarkan undang-undang semata-mataperlindungan atas lima hal, yaitu: publicsafety; public order; public health; public morals; dan protectionof rights and freedom of others.

Berdasarkanrumusan sikap tersebut, Komnas HAM juga telah menyampaikan rekomendasinya yaitupertama, Negara segera melakukanevaluasi terhadap kebijakan pemerintah (pusat dan daerah) yang diskriminatif danbertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kedua, Negara segera memperkuat peran Pemerintah (Pusat) dalammengatur hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal ini mengingat cukupbanyak aturan lokal yang tidak sesuai dengan konstitusi dan standar norma hakasasi manusia. (ENS)

Short link