Kabar Latuharary

Catatan Kritis Komnas HAM Terkait Persiapan Pemilu 2019

Latuharhary –Tim Pemantauan Pemilu Komnas HAM menemukan 4 (empat) fakta penting terkaitpersiapan pelaksanaan pemilu 2019 yang disampaikan pada jumpa pers yangdiselenggarakan pada Kamis, 4 April 2019.

Hadir pada jumpa pers tersebut adalah Tim Pemantau Pileg danPilpres 2019 yang terdiri dari Hariansyah (Ketua), Ahmad Taufan Damanik(Anggota), Amiruddin (Anggota), dan Beka Ulung Hapsara (Anggota).

4 (empat) fakta penting tersebut adalah persoalan potensihilangnya hak pilih warga negara yang berusia 17 tahun atau lebih atausudah/pernah kawin yang belum memiliki KTP elektronik (KPT-el ) dan/ atau SuratKeterangan; praktik ujaran kebencian dan diskriminasi dengan basis ras, etnis,dan agama; pemenuhan hak kelompok rentan baik warga binaan di lapas/ rutan,penyandang disabilitas, pasien rumah sakit, dan kelompok masyarakat adat; dandampak Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 20/PUU-XVI/2019.

Temuan tersebut diperoleh pasca pemantauan yang dilakukan di 5 (lima)wilayah yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan SulawesiSelatan selama kurun waktu 18 hingga 29 Maret 2019.

Terkait persoalan ketiadaan KPT-el bagi penduduk usia 17 tahunatau sudah menikah, perlu disampaikan bahwa menjelang pelaksanaan pemilu 17April 2019, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kalimantan Tengah hanyaakan menyelesaikan 85% saja proses perekaman KPT-el. Sementara di Jawa Timur,diperkirakan jumlah penduduk yang belum memiliki KPT-el mencapai 4  juta orang. Hal serupa terjadi di ProvinsiBanten, sebanyak 637 pemilih belum melakukan perekaman KPT-el.

Sementara indikasi praktik ujaran kebencian dan diskriminasidengan basis ras, etnis, dan agama terjadi di Provinsi Banten. Terdapatkasus-kasus pelanggaran pemilu yang melibatkan relawan dengan menggunakanmasjid-masjid untuk kepentingan kegiatan politik.

Pemenuhan hak kelompok rentan juga akan menjadi potensi persoalandi beberapa tempat yaitu Provinsi Kalimantan Tengah khususnya terkait wargabinaan di Lapas/ Rutan bahwa sebanyak 1.538 warga binaan belum dimasukkan dalamDPT. Hal serupa terjadi wilayah lain, yaitu Jawa Barat sebanyak 9.618 wargabinaan belum dimasukkan dalam DPT. Di Provinsi Banten, dari 11.414 wargabinaan, baru 4.160 orang yang masuk dalam DPT dan 2.588 orang yang telahmelakukan perekaman KPT-el. Di Jawa Timur sebanyak 10.689 orang warga binaanbelum dimasukkan dalam DPT. Sementara di Sulawesi Selatan, dari 10.634 wargabinaan, hanya 5.961 orang saja yang terdaftar di DPT.

Terkait pemenuhan hak pilih para penyandang disabilitas, masihmenjadi potensi persoalan. Setidaknya hal tersebut tampak di sejumlah daerahpantauan. Semisal di Sulawesi Selatan, belum dilakukan sosialisasi yangseharusnya kepada kelompok-kelompok penyandang disabilitas. Hal serupa terjadidi Jawa Barat ditambah lokasi TPS yang tidak ramah terhadap para penyandangdisabilitas. Selain penyandang disabilitas, potensi suara yang belum dikeloladengan baik adalah pasien rumah sakit dan rumah sakit jiwa.

Terkait masyarakat adat, potensi kehilangan hak suara masihmenjadi persoalan yang belum berujung. Suku Kajang di Sulawesi Selatan sampaihari ini belum melakukan perekaman KPT-el. Demikian halnya dengan komunitasadat di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau, masih cukup banyakmasyarakat adat yang tidak bisa membaca dan menulis sehingga dipastikan akanmenyulitkan mereka dalam menggunakan hak pilihnya.  

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 20/PUU-XVI/2019, baikdi Provinsi Banten, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Jawa Barat telahdisiapkan sejumlah TPS Tambahan. (Egi/ENS)

Short link