Kabar Latuharary

Komnas HAM Gagas Pembentukan Standar Setting Norma Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi

Latuharhary, Rezim pengaturan organisasi kemasyarakatan di Indonesia semakinketat sejak diberlakukan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang OrganisasiKemasyarakatan yang kemudian diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2017. Perubahanregulasi yang baru bukan memberikan keleluasaan dan kelenturan, justru semakinmempertajam tingkat represi negara terhadap kehidupan sipil. Situasi inilahyang salah satunya melatarbelakangi Komnas HAM RI berupaya menafsirkan danmemberikan batasan melalui norma-norma yang berkaitan dengan kebebasanberkumpul dan berorganisasi. Kondisi ini menjadi suatu kebutuhan yang mendesakdan patut untuk diprioritaskan.

Untuk mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan,Komnas HAM  melalui  Bagian Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM,pada Selasa, 09 April 2019 melaksanakan diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion) untuk membahaspenyusunan Standar Norma dan Setting Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi.

Komnas HAM menegaskan bahwa standar norma dan settingKebebasan Berkumpul dan Berorganisasi kelak dapat dijadikan panduan bukan hanyabagi praktek-praktek berkumpul dan berorganisasi di lapangan, tetapi juga bisamenjadi salah satu rujukan bagi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. “Harapannya, Standar Setting dan NormaKebebasan Berkumpul dan Berorganisasi ini kelak bisa digunakan Hakim di MK atauMA sebagai rujukan.  Oleh karena itu,kita mengharapkan para peserta jangan sungkan memberi masukan di  pertama ini masih akan adapertemuan-pertemuan selanjutnya guna menggali masukan dari pemerintah maupunmasyarakat ,“ ujar M. Choirul Anam, Komisioner Komnas HAM.

Kegiatan dimaksud mengundang sejumlah pihak yang kompeten danrelevan dengan isu Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi, baik dari perwakilanlembaga/institusi pemerintah, serta organisasi masyarakat sipil. Setiap sesididahului dengan pertanyaan kunci untuk dan setiap peserta yang hadirberpartisipasi penuh dan menyampaikan pandangannya terkait ide pembuatanstandar norma dan setting kebebasan berkumpul dan berorganisasi.

Frans Rumbino dari Kesbangpol Bogor menyatakan, Pemerintahdaerah perlu menetapkan kebijakan yang bertujuan menciptakan keamanan danketentraman. Salah satu kebijakan dimaksud dapat berupa instrumen administrasiyang memberikan pengakuan dan kelayakan bagi ormas untuk mendapatkan aksessumber daya. Selain itu, Abdul Ghoffari H peneliti dari Mahkamah Konstitusimenekankan dalam standar setting ini nantinya membahas tafsir tentang“pengakuan” terhadap ormas yang tidak berbadan hukum karena berpotensimengalami penyimpangan di lapangan.

Di sesi organisasi masyarakat sipil,  Diaz Bachtiar dari Millah Abraham menanyakan bagaimanakoordinasi pusat dan daerah terkait pencabutan SKT, karena kelompok MillahAbraham mengalami pencabutan SKT melalui Surat Edaran tanpa pemberitahuansebelumnya. Sedangkan Ryan Korbarri  dariArus Pelangi membagikan pengalaman kelompoknya yang dibubarkan baik olehkelompok intoleran maupun kepolisian dengan alasan kenyamanan dan menghindaridari kerusuhan.

Untuk masukan standar setting dan norma, Dhea dari KomnasPerempuan mengusulkan isu yang akan diangkat di standar setting bukan bentuknyapengawasan, tetapi perlindungan. Selain itu, juga Komnas Perempuan memberimasukan tim agar mencantumkan instrument internasional dalam standar settingdan norma Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi. (Agus Suntoro/Elga)

Short link