Kabar Latuharary

Komnas HAM Pantau Persiapan Pemilu 2019 di SUMUT

Dalam rangkaian pemenuhan hak pilih (right to vote) terutama bagikelompok rentan (vulnarable groups) yang masuk dalam ketegori pasienrumah sakit, penyandang disabilitas, warga binaan dan tahanan, serta warga yangtinggal dalam kawasan konflik agraria di Sumatera Utara dilakukan pemantauanPemilu  pada 15-17 April 2019.Pelaksanaan pemantauan tersebut dipimpin Gatot Ristanto (Kebiro DukunganPenegakan HAM) dengan melibatkan Agus Suntoro, Ridha Wahyuni dan Teguh Sutadi.

Hasil pantauan sementara menunjukan bahwa Daftar Pemilih Tetap Tambahantahap ketiga yang disahkan dalam pleno di KPU RI pada 8 April 2019 untukProvinsi Sumatera Utara berjumlah 9.786.005 pemilih dengan rincian 4.946.962perempuan dan 4.839.043 laki-laki.

Dari jumlah tersebut, pasca putusan MK Nomor 20/PUU-XII/2019 di SumateraUtara terjadi perubahan data pemilih, baik yang masuk ataupun berpindah ke luarprovinsi. Jumlah DPHTb masuk sejumlah 34.560 pemilih dengan rincian laki-laki22.346 dan perempuan 12.214 pemilih. Sedangkan DPHTb keluar dari Sumut lebihbesar yaitu 47.614 pemilih dengan rincian 20.366 perempuan dan 27.248laki-laki. Perubahan ini sesuai putusan MK adalah terhadap 4 (empat) kriteriayaitu menjalankan tugas, bencana alam, pasien rumah sakit atau yang menunggui,warga binaan di Rutan dan Lapas. Meskipun demikian, potensi kesalpahaman dilevel KPPS dan warga bisa saja terjadi karena masyarakat berbekal KTP-el atauSUKET memaksa petugas melayani mereka – padahal jika dimasukan dalam DPK harus terdaftardalam DPT dan memlih sesuai domisili KTP tidak dapat ditempat lain.

Yulhasni, Ketua KPU Sumatera Utara berupaya untuk memastikan bahwa seluruhTPS yang berjumlah 42.650 tersebar di 33 kabupaten/kota bersifat universal,sehingga khusunya bagi penyandang disabilitas tidak ada persoalan akses dankesulitan dalam melakukan pencoblosan. Target KPU Sumatera Utara terhadappartisipasi pemilih adalah 74% yang didasarkan pada hasil Pilkada 2017 dan 2018atau lebih rendah 2% dari target nasional. “Jumlah pemilih disabilitas11.882 pemilih dipastikan masuk dalam DPT. Rincian penyandang disablitastersebut adalah 3.689 (tuna daksa); 1.863 (tuna netra); 2.289 (tuna rungu);1.714 (tuna grahita); dan disabilitas lainnya mencapai 2.147”, ujarYulhasni.

Herdensi, Anggota KPU Sumatera Utara menyatakan bahwa persoalan bagipemilih tahanan dan nara pidana sejumlah 32.112 yang tersebar dalam 39 diLembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, yang dapat menggunakan hak pilihnyahanya sekitar 12.023 orang disebar dalam 76 TPS. Meskipun demikian, jumlah ininaik signifikan sejumlah 4.000 pemilih dibanding dengan DPT dalam pemilihangubernur Sumatera Utara pada 2018 yang lalu. Sisanya dipastikan tidak dapatmenggunakan hak pilihnya karena data kependudukan setelah diverifikasi invalid.

Pemenuhan hak pilih warga yang tinggal di area konflik lahan yang tersebardi Sumatera Utara juga dipastikan tidak dapat dipenuhi dengan pendirian TPS,meskipun sejak awal sudah berkoordinasi dengan Aliansi Masyarakat AdatNusantara (AMAN) dan Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI). “Hampirseluruh warga yang tinggal dalam lahan konflik masih memiliki KTP daerah asal –sehingga rencana pendirian 4 TPS dibatalkan oleh KPU” ujar Herdensi. 

Persoalan kerawanan dan tindak pidana pemilu menjadi perhatian BawasluSumatera Utara sebagaimana terjadi pada Pemilu 2014. “Pulau Nias terdiridari 1 kota dan 4 kabupaten dengan ratusan lebih kepulauan”, ujar SuhadiSitumorang, Anggota Bawaslu Sumatera Utara. Sebagian warga yang tinggal diKepulauan menderita buta huruf sehingga sangat kesulitan dalam menggunakan hakpilihnya. “Seharunya untuk memastikan kemurinian suara pelaksanaan prinsippemilu yang LUBER dan JURDIL mereka perlu untuk didampingi oleh keluarganya,tidak ada regulasi yang melarang mereka didampingi tetapi KPU Sumatera Utaramelarang”, ujar Suhadi. Dampaknya adalah partisipasi terjadi penurunan dankemurinian suara sulit dipertahankan karena keinginan pemilih belum tentu samadengan coblosannya karena tidak bisa membaca, teruatam calon anggota legislatifyang tidak ada foto.

Khusus untuk politik identitas yang bernunasa diskriminasi ras dan etnis,pandangan Bawaslu Sumatera Utara justru terjadi penuruanan intensitasdibandingkan dengan penyelenggaran Pemilukada 2018 yang lalu. “Sekarangpembelahan bukan karena identitas agama, suku, ras dan etnis, akan tetapi lebihekspresi di media sosial hanya pendukung kandidat calon presiden-wakilpresiden”, ujar Suhadi.

Dalampelaksanaan hari pemungutan suara 17 April 2019, Tim Komnas HAM akanmemfokuskan pada pantauan di rumah sakit, lembaga pemasyarakatan dan rumahtahanan, penyandag disabilitas terutama mental dan wilayah konflik agraria disekitar Kota Medan, Deli Serdang dan Kota Binjai untuk memperoleh gambaranbagaimana pelaksanaan bagi vulnarable groups di Sumatera Utara (AgusSuntoro).
Short link