Kabar Latuharhary

KPU, Komnas HAM dan Perwakilan Asing Pantau Pemilu 17 April 2019

Latuharhary – Komnas HAM dan perwakilan negara asing, bersama-sama KPU turun langsung memantau jalannya pemilu presiden, legislatif, dan DPD pada sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di sejumlah fasilitas umum dan berbagai tempat yang dinilai rawan terjadi bentrokan atau konflik horizontal di seluruh wilayah DKI Jakarta pada Rabu, 17 April 2019.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, mengatakan bahwa pemantauan dilakukan untuk memastikan kondisi yang kondusif bagi warga DKI Jakarta dalam menggunakan hak politiknya dan mengantisipasi berbagai praktik kecurangan yang mungkin terjadi selama coblosan.

Taufan menyebutkan bahwa fokus pemantauan dilakukan di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) seperti di rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. “Wilayah perkampungan dan area penggusuran juga menjadi tempat pemantauan. Apartemen dan rumah susun, panti sosial, serta berbagai tempat yang dinilai rawan terjadi bentrokan atau konflik horizontal di seluruh wilayah DKI Jakarta,” jelasnya.

Kegiatan pantauan Komnas HAM ini bersinergi dengan KPU dan perwakilan negara-negara asing. Rombongan ini sempat menyambangi pelaksanaan coblosan di Rutan Cipinang selama satu jam. Rombongan KPU dipimpin langsung ketua KPU, Arief Budiman.

Kepada rombongan Komnas HAM, KPU dan peninjau asing, Kepala Rutan Cipinang Oga Darmawan menjelaskan bahwa proses pencoblosan dimulai sejak pukul 7.00 hingga pukul 13.00. Di Rutan Cipinang terdapat tujuh tempat pemungutan suara (TPS), yakni TPS nomor 168 hingga TPS 174.

Situasi pemungutan suara di Rutan Cipinang berlangsung tertib dan aman. Para warga binaan yang menggunakan kaus biru, cukup tertib mengikuti aturan. Mereka duduk atau berdiri mengantri menunggu giliran melaksanakan hak pilihnya.

Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan bahwa pihaknya mengundang KPU dari 33 negara untuk ikut memantau pelaksanaan pesta demokrasi 17 April 2019. KPU juga mengundang perwakilan dari 30-an negara asing dan sembilan lembaga nirlaba asing. Secara keseluruhan terdapat 286 anggota delegasi asing yang mengikuti program pemantauan. “Tujuan mengajak pemantau asing ke beberapa TPS, untuk menunjukkan kepada dunia internasional, bahwa pemilihan umum di Indonesia berlangsung sangat transparan. Semua orang bisa lihat, semua orang bisa akses baik mengkases siapa pemilihnya, profil peserta pemilunya, bahkan nanti di bagian akhir mereka bisa mengakses hasil penghitungan suaranya seperti apa,” papar Arief.

Selain itu, KPU juga ingin mempromosikan demokrasi Indonesia kepada banyak negara. Arief mengungkapkan bahwa yang paling banyak menarik perhatian para pemantau asing ini adalah bahwa KPU mempublikasikan hasil pemilihan umum dari semua TPS di Indonesia.

Dia berharap semua pihak, termasuk masyarakat, ikut mengawasi terlebih apabila terjadi praktik politik uang. Dia menekankan apabila memiliki unsur pidana, pelakunya harus diproses secara hukum, karena politik uang merupakan musuh bersama.

Delegasi pemantau dari Afghanistan, Nigin Questani, mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sangat menarik karena biaya pemilihan umum di Indonesia sangat murah ketimbang di negaranya. Selain itu, terdapat pelajaran menarik dari hasil pemantauannya di Indonesia antara lain pelaksanaan pemilihan umum serentak dalam satu hari yang sangat menghemat biaya, hasil pemilu yang dapat diketahui dalam waktu singkat, dll. (Egi/ENS)
Short link