Kabar Latuharary

Komnas HAM dan Suhakam Tandatangani MoU Tangani Isu Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan

Sabah  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomnasHAM) menandatangani kesepakatan bersama (MoU) dengan Suruhanjaya Hak AsasiManusia Malaysia (Suhakam) untuk mendorong penanganan dan penyelesaian kasusorang-orang tanpa kewarganegaan (statelessness)di Sabah Malaysia, pada Selasa, 23 April 2019.


Turut hadir pada penandatanganan MoUtersebut adalah perwakilan dari Committee for Human Rights in the Philippines(CHRP) sebagai peninjau dari kesepakatan tersebut. Pihak Komnas HAM diwakililangsung oleh Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM), Amiruddin (KoordinatorPenegakan HAM), dan Endang Sri Meilani (KepalaBagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan).


Momentum MoU ini telah menjadipenanda telah terjalinnya kolaborasi yang strategis antara Komnas HAM, Suhakamdan CHRP untuk bekerjasama, bersinergi, dan saling mendukung satu sama laindalam penanganan dan mendorong penyelesaian isu-isu terkait  orang-orang tanpa kewarganegaan di wilayahSabah Malaysia.


Sebagaimana diketahui, orang-orangtanpa kewarganegaan khususnya di wilayah Sabah Malaysia, kebanyakan merupakanpengungsi dari Filipina dan anak-anak dari pendatang asal Indonesia. Merekayang tidak memiliki kewarganegaraan ini kerapkali diabaikan bahkan dinafikkanhak-hak dasarnya seperti hak untuk bekerja, hak atas akses pendidikan, hakmendapatkan pelayanan kesehatan, hak kesamaan di hadapan hukum dan hak untukmemiliki aset seperti tanah. Bahkan tak jarang menjadi target eksploitasi danperdagangan manusia.


Kendati demikian, hingga saat inibelum dapat ditentukan jumlah pasti dari orang-orang tanpa kewarganegaan ini diMalaysia khususnya dari kalangan anak-anak. Terkait anak-anak, persoalannyamenjadi lebih komplek karena cukup banyak dari mereka yang dilahirkan di luarpernikahan atau dilahirkan dari perkawinan yang tidak diakui secara resmikarena kedua orangtuanya tidak mengantongi dokumen resmi.


Data Suhakam menyebutkan bahwa 20 %dari jumlah pengaduan yang masuk di kantor Suhakam Perwakilan Sabah, terkaitdengan pendaftaran dan dokumentasi resmi kependudukan termasuk akte kelahirandan kartu tanda penduduk.


Melalui MoU ini, Suhakam, Komnas HAMdan CHRP akan berkolaborasi dan mendukung satu sama lain dalam penangananpersoalan terkait orang-orang tanpa kewarganegaan dari sudut pandang hak asasimanusia. Ketiga lembaga HAM ini juga akan membangun kerjasama dengan pemerintahnegara masing-masing dan segera melakukan penelitian bersama dalam rangkamemahami dan mengatasi konteks politik dan sejarah dari persoalan ini.


Kolaborasi ini juga bertujuan untukmenghasilkan rekomendasi berdasarkan sejumlah temuan yang diperoleh dan dipandudengan sejumlah aturan terkait seperti the Sustainable Development Goals(SDGs), the Universal Periodic Review (UPR) and the Global Compact onMigration.


Pada akhirnya semua pihak berharap agar PemerintahNegara Malaysia, Indonesia dan Filipina akan melakukan upaya optimal untukmemastikan agar hak asasi manusia dari orang-orangtanpa kewarganegaan ini akan dihormati dan dilindungi, termasuk dan tidak terbatas pada hakuntuk mengakses keadilan dan memperoleh suaka, kebebasan bergerak dankemerdekaan, hak atas pekerjaan, pendidikan dan layanan kesehatan.

Kunjungandan Workshop

Pada keesokan harinya, Rabu (24/4/2019), delegasiKomnas HAM, Suhakam dan CHRP juga melakukan kunjungan ke sekolah Indonesia diKota Kinabalu dan Pusat Pembelajaran Madrasah Al Hikmah (kebanyakan siswanyaadalah keturunan pendatang asal Filipina) guna melihat situasi dan kondisisekolah dan akses anak-anak tanpa kewarganegaraan ini atas pendidikan.

Pada hari yang sama juga diselenggarakan workshop yangmengangkat tema Statelessness issues inSabah : Documentation Essential Towards Human Rights Protection. (ENS)