Kabar Latuharary

Duta Besar New Zealand Jajaki Kerja Sama dengan Komnas HAM

Latuharhary - KetuaKomnas HAM Ahmad Taufan Damanik menerima kunjungan Duta Besar New Zealand, Dr.Jonathan Austin, beserta staf politik Carolyn Wilson di Kantor Komnas HAMMenteng Jakarta, pada Rabu (3/7/19). 

 

Pada kunjungan perdana tersebut, Duta Besar NewZealand ingin mengetahui perkembangan situasi hak asasi manusia di Indonesiaserta menjajaki potensi kerja sama kedua belah pihak.

 

Ia menyampaikan bahwa kerja sama antara kedua negaradalam bidang hak asasi manusia perlu dikembangkan karena selama ini hak asasimanusia telah menjadi dasar dalam membina hubungan yang baik antar kedua negara

 

Situasi aktual yang terjadi di Indonesia cukup menarikperhatian internasional termasuk New Zealand seperti kasus kerusuhan dankekerasan politik yang terjadi selepas pemilu presiden dan legislatif, situasidi Papua, dan berkembangnya intoleransi dan ekstremisme. Kendati demikian, Jonathanmeyakini bahwa bangsa Indonesia akan sangat mampu mengatasi berbagai persoalan yangterjadi di tengah dinamika sosial politik Indonesia yang demikian kompleks,sangat beragam dan terbuka.

 

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, menyambut baikkunjungan Dubes New Zealand. Pada paparannya, beliau menguraikan tugas danfungsi Komnas HAM sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. "Komnas HAMini unik, didirikan tahun 1993 di era Orde Baru yang otoritarian, tapi sangatdisegani karena keberanian dan integritas komisioner saat itu,” ungkapnya.

 

Setelah era reformasi, lanjut Taufan, eksistensi KomnasHAM diperkuat dengan diterbitkannya UU 39 Tahun 1999 tentang HAM. “Jadi lembagaini sudah seperempat abad berdiri dan bekerja memberikan sumbangsihnya tidaksaja memperkuat demokrasi di Indonesia, tetapi ikut memperkuat peradabanbangsa. Sebagai komisi negara independen yang pertama berdiri, maka tanggungjawabnya sangat penting,” lanjut taufan.

 

Taufan juga menjelaskan beberapa isu HAM strategis yangtengah terjadi di Indonesia antara lain penyelesaian kasus-kasus pelanggaranHAM yang berat, kasus-kasus terkait konflik agraria, serta kasus-kasus yangberkenaan dengan isu intoleransi dan ekstremisme.

 

Taufan menjelaskan bahwa terkait penyelesaian berbagaikasus pelanggaran HAM yang berat, pihak Komnas HAM telah menyerahkan berkas hasilpenyelidikan kepada pihak Kejaksaan. “Namun hingga kini pihak Kejaksaan belummelakukan penyidikan. Komnas HAM pun telah dan masih berupaya melakukan pendekatanke pihak penegak hukum dan Presiden. Terlebih masih terdapat sejumlah kasusyang tengah dalam tahapan penyelidikan dan mendekati tuntas. Seluruh prosespenyelidikan dilakukan berdasarkan amanat UU 26 Tahun 2000 tentang PengadilanHAM,” tukasnya.

 

Taufan juga menambahkan bahwa berdasarkan UU No. 39 Tahun1999, Komnas HAM melakukan pemantauan berbagai kasus pelanggaran HAM, melakukanupaya mediasi serta memberikan pendidikan dan melakukan penyuluhan khususnyakepada elemen pemerintah, penegak hukum mau pun masyarakat. Terkait pemantauandan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM, Komnas HAM telah menghasilkan rekomendasi-rekomendasiyang dilayangkan kepada pihak-pihak terkait. Sayangnya, mekanisme rekomendasiini belum secara optimal mendorong upaya reformasi hukum dan kebijakan serta penyelesaiankasus-kasus pelanggaran HAM sehingga kepatuhan atas rekomendasi menjadipekerjaan rumah Komnas HAM saat ini. "Komnas HAM menghadapi tantangan yangbesar karena di satu sisi dituntut untuk dapat membantu masyarakat, namun disisi lain kewenangan kita juga terbatas," ujarnya.

 

Ia menjelaskan bahwa rekomendasi yang dihasilkanKomnas HAM saat ini tidak mengikat dan berkekuatan hukum sehingga cukup banyakinstansi yang mengabaikan rekomendasi tersebut. “Teekait kondisi ini, kamitelah melakukan konsolidasi kepada berbagai pihak pengambil kebijakan untukbersama dengan Komnas HAM menyatakan komitmen kepatuhan atas standar dan normahak asasi manusia,” lanjutnya.

 

Tantangan lain yang dihadapi Komnas HAM adalah latarbelakang penduduk dan kondisi geografis Indonesia. Ia menceritakan bahwa saatini Komnas HAM memiliki enam kantor perwakilan yang tersebar di Indonesia."Kita punya kantor perwakilan di Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat,Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua. Kantor perwakilan ini bertanggungjawab menanganikasus pelanggaran HAM yang terjadi di daerahnya serta bersama pemerintah daerahdan aparat penegak hukum membangun daerah tersebut dengan menjadikan standarhak asasi manusia sebagai prinsip dasar pembangunan,”paparnya. 

 

Merespon uraian Komnas HAM tersebut, Duta Besar NewZealand memberi dukungan atas upaya maksimal Komnas HAM khususnya berkenaandengan upaya meningkatkan kepatuhan lembaga negara atas rekomendasi Komnas HAM.Ia berharap akan tumbuh kesadaran tinggi dari lembaga negara lainnya agarlangkah penegakan HAM di Indonesia terbuka lebar.  (AM/IW/ENS).

Short link