Kabar Latuharary

Komnas HAM-UNICEF Bahas Isu Pemenuhan Hak-Hak Anak

Latuharhary –Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menerima kunjungan Delegasi United Nations Children’s Fund (UNICEF) untuk Indonesia, Amanda Bissexbersama staf Ali Aulia, di Kantor KomnasHAM Jakarta, Kamis (4/7/2019). 

Amandamenjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan salah satu upaya penjajakan kerja samadengan Komnas HAM sebagai lembaga negara yang menggeluti isu hak asasi manusia.UNICEF berharap Komnas HAM bisa mengambil berbagai inisiatif terkait pemajuanhak anak di Indonesia dengan mendorong berbagai regulasi dan kebijakan yangsemakin melindungi hak anak di Indonesia.

Pada paparannya,Taufan menjelaskan berbagai tantangan yang berkembang belakangan dan menjaditemuan Komnas HAM. Misalnya kecenderungan pelibatan anak-anak dan remaja didalam berbagai gerakan radikalisme-ekstremisme yang dimobilisasi oleh kelompoktertentu. Dalam peristiwa kerusuhan 21-23 Mei 2019 pun gejala itu terlihat,dimana anak-anak ikut dalam praktek kekerasan dan akhirnya banyak yang menjadikorban baik meninggal maupun cedera serta ditahan petugas keamanan.

Didalam berbagai kasus konflik agraria anak-anak juga selalu menjadi korban,demikian pula kasus kecelakaan beberapa anak di bekas lubang tambang batubaradi Kalimantan Timur.  Taufan jugamenjelaskan hasil kunjungannya ke Sabah beberapa waktu lalu, dimana ada ratusanribu orang Indonesia termasuk anak-anak menghadapi masalah dokumen tinggal danstatus kewarganegaraan maupun hak-hak lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.

Perkembanganterbaru adalah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM danSuhakam Malaysia dengan dukungan Komisi Nasional Philipina, untuk secarabersama-sama menangani warga negara Indonesia yang tidak memiliki dokumen danberpotensi kehilangan status kewarganegaraan.

Komnas HAM sudah memiliki MoU—Memorandum of Understanding—dengan SUHAKAM (Suruhanjaya Hak AsasiManusia Malaysia). Begitu juga dengan Filipina, Kami bersepakat untuk melakukanpengkajian dan pemantauan situasi mereka serta mendukung hak-hak merekasehingga bisa tenang bekerja di Sabah-Serawak tanpa kekhawatiran kehilanganhak-hak mereka atas kewarganegaraan, hak identitas, serta hak-hak ekonomi,sosial dan budaya lainnya,” lanjutnya.

Barbagaiupaya lain terkait isu hak anak juga telah diupayakan Komnas HAM, baik melaluipemantauan maupun pemberian rekomendasi pada tingkat pusat dan daerah. Sejalandengan itu, Komnas HAM juga selalu menekankan kepada semua jajaran pemerintahuntuk juga menghormati hak pengungsi anak—refugeechildren—dan pencari suaka—assylum childrenyang berada di Indonesia sebagai bukti komitmen Indonesia kepada hak asasimanusia, khususnya hak anak.

Taufanmengungkapkan keprihatinannya terhadap pengungsi etnis Rohingya di pengungsian,khususnya kondisi anak-anak. Ia menaruh perhatian terhadap pemenuhan kesehatan,asupan gizi, pendidikan dan masa depan mereka.

Tidak ada jaminan dengan masa depan mereka,” ungkapnya. “Sayamengunjungi kamp pengungsi di Cox’s Bazar Bangladesh yang berisi 1,1 jutapengungsi dari Rakhine Myanmar yang mengalami pembersihan etnis, persekusi,pengusiran dari kampung halamannya. Mereka meminta Indonesia mendekatipemerintah Myanmar dan juga PBB agar menyegerakan pemulangan mereka ke kampunghalamannya di Myanmar. Tapi tentu saja itu membutuhkan jaminan keamanan daripihak ketiga baik ASEAN mau pun PBB serta pengakuan kesetaraan hak kepada etnisRohingya. Pemerintah Myanmar mesti menyegerakan hal ini dengan serius dan perluberkoordinasi dengan baik dengan pemerintah Bangladesh didukung ASEAN dan PBB,”imbuh Taufan.

Menyimakkepedulian Komnas HAM terhadap isu-isu pemenuhan hak asasi anak, Bissexmenyampaikan rencana kegiatan diskusi UNICEF pada Agustus 2019 mendatang,sekaligus mengundang Ketua Komnas HAM untuk menjadi pembicara mengenai isu-isuseputar HAM di Indonesia. Selain sebagai Ketua Komnas HAM, selama ini Taufanmemang dikenal sebagai ahli di dalam bidang hak anak dan puluhan tahun bekerjadi bidang tersebut. (AAP/IW/IBN)

Short link