Kabar Latuharary

Berkontribusi dalam Pemilu, Komnas HAM Hadiri Halal Bihalal Kebangsaan

Bandung– Komnas HAM RI menghadiri acara Halal Bihalal Kebangsaan yang diselenggarakanoleh Task Force Jawa Barat, bertempat di Atrium Braga City Walk Bandung JawaBarat, pada Minggu ((30/6/2019).

Sebagaipembicara, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, berkesempatan hadir bersama sekitar200-an orang perwakilan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan jajarannya.

KeterlibatanKomnas HAM dalam acara ini, lantaran kontribusinya dinilai sangat penting padagelaran Pemilu 2019 lalu. Komnas HAM melalui Tim Pemantau Pemilihan Legislatifdan Pemilihan Presiden 2019, telah melakukan investigasi dan menyampaikan hasilnyakepada publik terkait dugaan pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan pemilu 2019tersebut. Salah satu laporan yang mencuat dan menyita perhatian publik adalah terkaitkasus kematian dansakit yang diderita ratusan petugas KPPS, PPS, PPK, Pengawas dan Petugas Keamananyang bertugas selama penyelenggaraan pemilu 2019.

Taufanmenegaskan tentang tanggung jawab pemerintah terhadap kondisi para pelaksana pemilu.“Komnas HAM menilai bahwa pelaksanaan pemilu harus terus dikawal oleh lembaganegara terkait. Komnas HAM beserta pihak terkait turut mencermati evaluasiproses kerja,” tegasnya.

Padakesempatan tersebut, Taufan juga menanggapi perihal sikap pemerintah dalammerespon peristiwa kerusuhan 21-23 Mei 2019 khususnya terkait kebijakanpembatasan akses media sosial untuk menekan menyebarnya berita-berita hoax."Seharusnya pemerintah fokus pada penegakan hukum. Pengurangan danpembatasan hak asasi manusia perlu dilakukan hanya jika terdapat gangguanterhadap keamanan nasional. Pembatasan yang dilakukan pemerintah tersebut (pembatasanakses media sosial) dapat digolongkan sebagai pembatasan hak asasi manusia,” jelasnya.

Diakhir paparannya, ia juga menekankan agar setiap pemerintah daerah memilikiregulasi terkait hak asasi manusia. "Pemda perlu memiliki regulasi yangmenjamin penghormatan hak asasi manusia di daerahnya sehingga tidak ada lagipersekusi dan diskriminasi terhadap siapapun,” harapnya.

Tampakhadir perwakilan tim kampanye daerah (TKD) 01 Jabar Abdi Yuwana; wakil badanpemenangan nasional (BPN) 02 Jabar Bucky Wibawa Karya Guna; Ketua Pusat StudiKeamanan (PSPK) Universitas Padjajaran (Unpad) Muradi; serta perwakilan BawasluJabar, akademisi, aktivis, tokoh agama, tokoh budaya, unsur partai dan anggotalegislatif terpilih, perwakilan pers, jaringan lintas agama, jaringan pemuda danaliansi mahasiswa.

Padakata pembukaan, Koordinator Task Force Jawa Barat Ni Luh Gusti Madewanti,menyampaikan bahwa upaya rekonsiliasi ini dilakukan agar tercipta kehidupanpolitik yang damai tanpa saling menghujat. “Rekonsiliasi yang ditawarkan ini,agar seluruh elemen bangsa mengagendakan kembali berbagai masalah bangsa yangkian bervariasi dan penuh dengan tantangan. Persatuan adalah kunci bagiberdaulatnya sebuah negara. Perpecahan yang terjadi tentu hanya akan menambahdaftar permasalahan sebuah negara, sehingga penting kiranya rekonsiliasi dilakukanagar tercipta kehidupan politik yang damai tanpa saling menghujat,” paparnya. (Egi/IW/ENS)

Short link