Kabar Latuharary

Komnas HAM Terima Kunjungan Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB)

Latuharhary - Menjalankan salah satufungsi Komnas HAM di bidang pendidikan dan penyuluhan, Komnas HAM melalui Bagian Dukungan Penyuluhan HAM menerima kunjunganSekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) di Ruang Pleno Utama Gedung Komnas HAMJakarta, Kamis (18/07/19).

Kunjungantersebut diterima langsung oleh Koordinator Penegakan HAM yang juga KomisionerSubkomisi Dikluh, Beka Ulung Hapsara yang pada kesempatan tersebut didampingioleh Plt Kepala Bagian Dukungan Penyuluhan dan beberapa fungsional penyuluh danstaf.

Tujuan kedatanganpara mahasiswa ini, sebagaimana disampaikan oleh pimpinan rombongan Mujiyanto adalahuntuk melakukan diskusi  dan mempelajarilebih dalam mengenai isu-isu HAM  dari parapraktisi HAM yang telah berpengalaman khususnya dalam menangani kasus-kasus pelanggaranHAM di Indonesia.

Setelah katasambutan Beka, Yuli Asmini memberikan pemaparan singkat seputar Komnas HAM danHAM. Diskusi dimulai pukul 10.00 s.d. 12.00 WIB dipandu oleh Penyuluh SeniorHeri Reswanto dan Roni Giandono.

Diskusi dibagimenjadi tiga sesi, dimana masing-masing sesi terdiri dari tiga penanya darimahasiswa STHB. Diskusi yang berjalan selama kurang lebih dua jam tersebut berlangsungsangat intensif. Para Mahasiswa bahkan berebut tanya, mengajukan sanggahan,atau memberi tanggapan dari pertanyaan yang ada.

Tampak sekalibahwa para mahasiswa ini mencoba menghubungkan antara materi yang merekaperoleh di bangku kuliah dengan informasi-informasi berbasis pengalaman yangdisampaikan oleh para Penyuluh Komnas HAM.

Proses initernyata membuka mata mereka mengenai sejauh mana perkembangan HAM diIndonesia. Hadirnya para penyuluh senior yang berpengalaman menjadi pemanduyang apik dalam diskusi tersebut.

Acarakunjungan untuk mata kuliah hukum dan HAM ini dihadiri oleh sekitar 43mahasiswa jurusan Hukum Sekolah Tinggi Hukum Bandung  (STHB) kelas karyawan dari beragam usia.Secara umum ada harapan dari para mahasiswa ini terkait kinerja Komnas HAM kedepan.

Setelah acaraselesai, para mahasiswa STHB yang diwakili oleh Mujiyanto menyampaikan katapenutup. Mahasiswa STHB, lanjutnya, berharap Komnas HAM sebagai lembaga mandirinegara  akan semakin kompeten dalammenangani kasus-kasus HAM yang terjadi di Indonesia. 

“Harapannya mudah-mudahan Komnas HAM ke depan dapatmelangkah lebih baik lagi. Bisa lebih sensitif lagi terhadap isu-isupelanggaran HAM sampai ke pelosok-pelosok negeri dan melakukanpenyuluhan-penyuluhan sampai ke masyarakat-masyarakat kecil agar orang semakinpaham tentang HAM, minimal dapat melindungi dan mengatasi sendiri dari kasuspelanggaran HAM kecil”, ungkap Mujiyanto.


Sedangkan Salman Zakaria, 30, berharap Komnas HAMdapat lebih konsisten dan mempertahankan akreditasi A-nya di tingkatinternasional. Sedangkan untuk tingkat nasional Salman berharap Komnas HAMdapat menjalankan fungsi, mandat dan kewenangannya dengan baik. “Semoga tetapmenjadi lembaga yang efektif sebagai ujung tombak pemajuan dan penegakan HAM diIndonesia,” tukasnya.


Komnas HAM sebagai salah satu lembagapemerintah,  telah menjadi salah satulembaga favorit yang kerap dikunjungi para mahasiswa dari berbagai perguruantinggi termasuk Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB).


KetikaMahasiswa Bicara Sistem Zonasi

Padaacara kunjungan kali ini, diskusi mengenai sistem zonasi yang diberlakukan olehpemerintah sempat menjadi isu yang cukup panas dibincangkan.


Pemerintah,sebagaimana termaktub dalam Permendikbud No.51/2018 tentang penerimaan pesertadidik baru tahun ajaran 2019/2020 mengharuskan calon peserta didik untukmenempuh pendidikan di sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisilinyamasing-masing. Apabila jarak sama, pemeringkatan ditentukan berdasarkan nilai UjianNasional (UN) dengan kuota sebesar 20 persen. Apabila terdapat kesamaan nilai,maka diperingkat berdasarkan urutan nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA,Matematika, dan Bahasa Inggris. Jika masih terdapat kesamaan, maka diperingkatberdasarkan waktu pendaftaran. Mekanisme ini dinilai oleh sebagian masyarakat dapat berpotensi menyebabkan terjadinyapelanggaran HAM. Beberapa mahasiswasempat mengomentari hal tersebut.


“Tentang ZonasiPendidikan, pada dasarnya saya setuju jika tujuan Pemerintah adalah untukmelakukan terobosan-terobosan dalam pemerataan Pendidikan, sehingga dapatdiusakahan siswa yang pintar dan memiliki potensi tidak hanya berada dalam satusekolah, juga secara personal dapat memotivasi siswa sehingga dapat menciptakansuasana kompetisi belajar yang sehat”, ungkap Ayu (30 th).


Mahasiswa lain yang sempat mengutarakan pendapatnyaadalah Ghina Satya Anugrah (20 th). “Tujuan Pemerintah sendiri untuk menghapus imagetentang sekolah favorite dan tidak favorite memang bagus,namun seharusnya fasilitas di setiap sekolah harus di samaratakan terlebihdahulu, misalnya buku-buku penunjang, peralatan laboratorium, dan perlengkapansemua tersedia di setiap sekolah, sama rata”. ujar Ghina.


Sedangkan menurut Salman Zakaria (30 th), walaupunada kekurangannya, pada dasarnya dirinya sepakat dengan sistem zonasi namunsistem yang sudah ada harus lebih disempurnakan agar masyarakat perlahan dapatmenerima.


Sepakat dengan 3 rekan lainnya, terkait perbaikanterhadap sistem zonasi dikemukakan oleh Mujiyanto, 49 th. “Setuju, jadi tidakada perbedaan kaya/miskin, namun di sisi lain harus ada pengawasan daripemerintah, apakah menzolimi yang berprestasi atau tidak. Hal ini dikhawatirkanjika yang berprestasi dengan yang kurang disatukan malah membuat siswa yangberprestasi mengalami kemunduran”, papar mujiyanto.


Sebagainarasumber diskusi tersebut, Roni Giandono penyuluh Komnas HAM, menyampaikan pendapatnyabahwa sebenarnya sistem zonasi mempunyai tujuan yang baik. Sistem ini akan membagipeserta didik untuk mendapatkan sekolah yang adil tanpa adanya sekat-sekat(diskriminasi) sekolah unggulan atau pun sekolah pinggiran. Menurutnya iniupaya pemerintah untuk memeratakan akses atas pendidikan di Indonesia. (Ferry/Niken/ENS)

Short link