Kabar Latuharary

Kontras Papua Minta Komnas HAM Bentuk Tim Pencari Fakta Konflik Nduga

Latuharhary – Delapan bulan berlalusejak terjadinya konflik kelam di Kabupaten Nduga, Papua, pada Desember 2018lalu. Sayangnya, hingga hari ini tak kunjung menemukantitik terang.

 

Koordinator Komisiuntuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Papua, SamAwom, menilai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomnasHAM) perlu segera membentuk tim pencari fakta atau penyelidik untuk kasus konflikdi Kabupaten Nduga, Papua. Hal tersebut ia sampaikan saatmenghadiri “Dialog Kemanusiaan Guna Mempercepat Penanganan MasalahKemanusiaan dan Pengungsi Internal di Nduga”, bertempat di ruang rapat Pleno, Gedung Komnas HAM, Menteng,Senin (5/08/19).

 

Sam Awom menjelaskanbahwa konflik yang terjadi di Kabupaten Nduga hingga saat ini telah meninggalkan luka dan duka yang sangat mendalam bagi para korban dan pengungsi.

Ia mengungkapkan bahwasekitar akhir Bulan Juli lalu, ia telah melakukan kunjungan langsung ke lokasipengungsian di Wamena bersama Kemensos RI dalam rangkamemberikan memberikan bantuan.

 

Perlu saya sampaikan bahwa kondisi para pengungsi dankeluarga korban saat ini, dalam situasi yang sangat memprihatinkan terutama terkait akses untuk mendapatkan kebutuhan primer seperti, tempat tinggal,makanan, minuman, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Bahkan hak-hak publik lain, tidak dapat diakses sama sekali”, jelas Sam.

 

Sam juga menyampaikan bahwa lokasi pengungsian terbesar saat ini adalah di Kabupaten Wamena. “Tercatat sebanyak 40 (empat puluh) titiklokasi pengungsian tersebar di Wamena, sisanyaberada di beberapa daerah yang belum terdata, namun yang terbesar ada diWamena”, ungkap Sam.

 

Lebih lanjut Sammemaparkan terkait alasan penolakan warga pengungsi terhadap bantuan yang disalurkanoleh pemerintah. “Jika pendistribusian bantuan disalurkan melalui jalur TentaraNasional Indonesia (TNI) terutama Komando Distrik Militer(Kodim), masyarakat tidak akan mau menerimanya karena terikat persoalan adat. Bagipara pengungsi, TNI dan Polri adalah bagian dari konflik yang telah menyebabkan gelombang pengungsi yang jumlahnya mencapai angka ribuanhingga hari ini. Jelas saja, mekanisme penyaluran bantuan macam ini akanditolak oleh warga,” jelas Sam.

 

Menurutnya, keseriusan penyaluran bantuan kemanusiaan perludiprioritaskan. Terkait penolakan bantuan oleh para pengungsi, menurutSam, telah diatasi melalui kesepakatanantara pihak gereja dengan tim relawan yang juga merupakan bagian dari Dinas Sosial Papua. “Konflik Nduga melibatkan TNI dan Polri sehingga seharusnya bantuan tidak didistribusikan oleh salah satupihak yang terlibat konflik. Apabila jalur bantuan tanpa melibatkan TNI/Polri, birokrasi, Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Gereja, pasti mereka tidak akan menolak.Metode yang diinginkan masyarakat adalah melalui pihak yang netral,” tegasnya.

 

Ke depan, lanjut Sam, perlu ada perundinganantara pihak yang berkonflik serta evaluasi kebijakan yang telah diberlakukan terkait konflik Nduga. Hal tersebut dimaksudkanuntuk mendapatkan jalan terang atau solusi sehingga akar permasalahan yang telah menyulut konflik Ndugaterus berlanjut, dapat segera diredam.

 

Sam jugamenyampaikan keinginan atau aspirasi masyarakat yang menegaskanagar TNI/Polri segera ditarik dari Nduga. “Hampir semua seruannyasama karena bagi mereka ini menjadi akar persoalan yang menyebabkan merekamengungsi. Selanjutnya, mereka juga ingin kembali ke Nduga agar dapat melakukanaktivitas sehari-hari, seperti berkebun, bertani, berpendidikan di tanah adatmereka sendiri”, tegasnya.

 

Demi tercapainyahal tersebut, Sam menyampaikan harapannya agar Komnas HAM dapat segera membentukTim Pencari Fakta atas kasus Nduga. “Komnas HAM berperan penting dalammemverifikasi atau memvalidasi data karena tanpa adanya tim verifikator makaakan terjadi perdebatan terkait korban meninggal dunia, pengungsi, angka anak- anakyang putus sekolah dan gagal mendaftar ke perguruan tinggi. Kami meminta Komnas HAM untuk serius turunlangsung dan memberikan rekomendasi atas persoalan tersebut,” harapnya.  (Niken)