Kabar Latuharary

Solusi Komnas HAM untuk Konflik Pertambangan di Kaltim

Latuharhary – Komnas HAM melalui Subkomisi Pengkajian dan Penelitian menggelaracara sarasehan yang mengangkat tema “Mencari Jalan Keluar PenyelesaianKonflik Pertambangan di Kalimantan Timur”, bertempat di di FakultasHukum Universitas Mulawarkan, Samarinda, Kalimantan Timur (30/07/2019).

 

Turut hadir padaacara tersebut adalah Hairansyah (Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM),Sandrayati Moniaga (Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM),  M.Choirul Anam (Komisioner Subkomisi Pengkajian dan Penelitian), serta AndanteWidi Arundhati (Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM).

 

Sarasehan inidilaksanakan akibat sejumlah persoalan yang melatarbelakangi konflikpertambangan di Kalimantan Timur. Selain maraknya penambangan ilegal, diprovinsi ini juga terdapat cukup banyak sisa galian tambang berupa lubangyang menganga. Terhitung telah puluhan korban jiwa berjatuhan akibat tidak adanyapenanganan terhadap lubang sisa galian tersebut.  

 

Selama kurun waktu2011 s.d. 2019, berdasarkan data yang dihimpun Kommas HAM, setidaknya terdapat35 nyawa melayang di lubang bekas tambang tersebut. Para korban sebagian besaradalah anak – anak yang tengah bermain di sekitar lubang tambang.  

 

Melalui sarasehanini, diharapkan akan terbangun ruang-ruang diskusi guna mencari jalankeluar penyelesaian polemik dengan menggali ide-ide dan fakta-fakta sertamencoba mencari rumusan dan strategi terutama akibat berkurangnya hak hidup danhak atas rasa aman warga Kalimantan Timur, khususnya yang tinggal di sekitarlokasi bekas galian tambang. “Pada Tahun 2015, Komnas HAM sudahmelakukan pemantauan terhadap kasus ini dan pada tahun 2016, kami sudah memberikanrekomendasi kepada pemerintah namun hingga saat ini belum juga ditindaklanjuti.Tampak sekali belum adanya kesungguhan dari pemerintah,,” sesal SandrayatiMoniaga (Wakil Ketua bidang eksternal Komnas HAM) atau yang akrab disapaSandra.

 

Terkait kondisi ini,Komisioner Subkomisi Pengkajian dan Penelitian, Choirul Anam, mengatakan bahwaKomnas HAM saat ini menawarkan sebuah mekanisme penanganan yang cepat danefektif terhadap  penambangan ilegal dan korban dari kasus tersebut.“Mekanisme ini dibuat dalam bentuk position paper yang akandiajukan kepada gubernur dan kepolisian dalam jangka waktu 3 bulan ke depan.Upaya ini diharapkan akan mampu menekan jumlah korban jiwa dan mendorongpenyelasaian konflik akibat pertambangan ilegal,” pungkasnya.

 

Perlu disampaikanbahwa kandungan emas hitam di Samarinda, Kalimantan Timur telah menjadi incaranpara penambang ilegal. Cara yang dilakukan para penambang ilegal tersebut untukmengeruk emas hitam atau batu bara, dilakukan dengan banyak modus.

 

Modus terbaru adalahdengan mengajukan izin pembangunan perumahan di atas lahan tambang yang dimaksud.Setelah membangun satu unit rumah, para penambang ilegal ini akan menghentikanpembangunan rumah lain dengan alasan tengah melakukan proses pematangan lahan.Pada saat itulah, para pengembang fiktif ini melakukan pengerukan batu bara dilahan perumahan.

 

Modus lain adalahuntuk mencari bahan baku bakal pembangunan sarana dan prasarana sepertipembangunan jalan. Alih – alih mencari bahan baku untuk pembangunan, parapenambang ilegal ini justru mengeruk batu bara di lokasi yang sudah merekapilih. Alhasil dari kegiatan pengerukan batu bara tersebut, banyak sisa galianberupa lubang yang menganga kendati wilayah tersebut sangat mudah diakses olehanak-anak.  

 

Pemerintah Lamban Tangani KonflikPertambangan di Kaltim

 

“Berbicara kasus pertambangan, tentu padaawalnya kita akan melihat terlebih dahulu hak menguasai dari suatu negara itu sepertiapa serta bagaimana konsesi itu muncul. Berdasarkan hasil putusan konstitusi yangada, hak menguasai dari suatu negara itu tidak hanya memberi izin, namun jugamelakukan pengelolaan dan pengawasan agar memberikan manfaat bagi masyarakat,”tegas Hairansyah pada acara yang sama.

 

Hairansyah mengatakan bahwapelanggaran yang terus menerus terjadi dan jatuhnya korban jiwa, merupakanbukti bahwa negara tidak menjalankan fungsi pengawasan. ”Apabila kita cermati,masalah terkait pertambangan banyak terjadi di wilayah Indonesia, bukan hanyaKalimantan Timur. Penambangan ilegal yang berlangsung bahkan sangatterstruktur, sistematis dan masif. Akibatnya, cukup banyak kasus-kasus yangditimbulkannya tidak pernah  terselesaikan. Hal ini mengindikasikanadanya jaringan besar yang menguasai sistem pertambangan di Indonesia, termasukKalimantan Timur dan sejumlah provinsi di Indonesia yang kaya akan hasiltambang,” ungkapnya.

Masalah-masalah lain, lanjut Hairansyah, diantaranyaadalah pemblokiran lahan, tumpang tindih kewenangan, ekspor ilegal, konfliksosial budaya, kerusakan lingkungan, dan persoalan hukum.

 

Problem regulasi dan prosedur, menurutHairansyah, seharusnya tidak menjadi kendala bagi penegakan HAM di Indonesia. Semisalapabila terjadi masalah tumpang tindih kewenangan, maka bukan berarti negara dapatlepas tanggung jawab. “Harusnya ada situasi konkret yang diberikan oleh negara.35 Orang telah meninggal, ini berarti tidak ada tindakan yang memadai darinegara”, ungkapnya.

 

Kembali Hairansyah menukaskan bahwa hilangnyahak hidup terutama anak-anak menunjukkan bahwa negara tidak hadir terutamadalam pemenuhan HAM. “Jika kita dengar aspirasi dari keluarga korban, merekahanya menginginkan agar tidak ada lagi korban berikutnya. Hal tersebut adalah bagianpenting dari persoalan ini,” tegasnya.

 

Pada kesempatan tersebut, Hairansyah jugamengungkapkan bahwa terkait kasus pertambangan di Kaltim, Komnas HAM telah melakukanpemantauan dan menghasilkan 2 (dua) rekomendasi yang ditujukan kepada Dinas ESDMProvinsi Kaltim, Pemerintah Provinsi Kaltim, dan aparat terkait. Akan tetapi hinggakini belum ada tindak lanjut yang dilakukan.  (Feri/Niken/Ronny/Arief/ENS)

 

 

 

Short link