Kabar Latuharary

Komnas HAM Minta Presiden Tidak Teken Perpres Pelibatan TNI dalam Tindak Pidana Terorisme

Latuharhary – Komnas HAM meminta kepada Presiden RepublikIndonesia untuk tidak menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) terkaitperlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan tindak pindanaterorisme dimana hal ini disampaikan pada konferensi pers yang diselenggarakandi Gedung Komnas HAM, Menteng, pada Kamis (8/8/2019).

“Kami berharap Presiden tidak menandatanganiPerpres tersebut dan mengevaluasi kembali tugas dan fungsi Komando OperasiKhusus (Koopsus),” tandas Mohammad Choirul Anam, selaku Komisioner Sub KomisiPengkajian dan Penelitian.

Lebih lanjut, Anam mengungkapkan beberapa poin dariPerpres tersebut yang dinilai telah melampaui batas konsep negara hukum danberpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

“Pertama, tidak adanya kejelasan terkait skalaketerlibatan. Kedua, dibuka peluang untuk masuk ke dalam semua ruang tindakan mulaidari pencegahan sampai dengan penegakan sehingga mempunyai kewenangan untukmelakukan penangkapan dan sebagainya. Ini seharusnya tidak bisa diperkenankan.Postur undang-undang kita, aktivitas pemulihan itu seharusnya ada di badan penanggulanganterorisme,” pungkasnya.

Menurut Anam, berdasarkan hasil pengkajian dan penelitianterhadap materi Perpres tersebut, Komnas HAM telah menyimpulkan bahwa keterlibatanTNI dalam penanganan tindak pidana terorisme telah bertentangan dengankonsistusi negara. Terlebih pada beberapa pasal juga mengungkapkan bahwa TNIakan terlibat pada penanganan melawan radikalisme. Selain itu, dalam tugas pokokdan fungsinya, Anam menambahkan bahwa Perpres ini telah bertentangan denganundang-undang pokoknya atau Undang-Undang  No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Kami akan segera menyurati presiden terkaitkeberatan kami ini, karena ancamannya bukan hanya pada asas kemanusiaan,melainkan juga pada tata kelola demokrasi. Perpres ini bertentangan dengan undang-undangterorisme, juga bertentangan dengan undang-undang TNI. Kalau untuk terlibatpada upaya melawan radikalisme, pencegahan, dan pemulihan, tidak menjadi tugaspokok dan fungsinya TNI. Jangan sampai kita menyeret TNI menjadi TNI yang tidakprofesional,” tegas Anam.

Konferensi Pers yang digelar sejak pukul 13:00 WIBini juga turut menghadirkan Munafrizal Manan selaku Komisioner Subkomisi Mediasi.Beliau menjelaskan bahwa dalam Perpres tersebut terdapat ruang lingkup yangterlalu luas serta tidak memberikan batasan terhadap kewenangan TNI terutamaterkait hal yang boleh dan tidak  bolehdilakukan.

“Tindakan yang diberlakukan terhadap aktivitas terorismeini seolah-olah dikonstruksikan seperti operasi perang, sebagaimana dijelaskanpada Pasal 9 Ayat (2), yaitu penindakan mengatasi aksi terorisme dilaksanakandengan menggunakan strategi taktik dan teknik militer sesuai dengan doktrinya”Ungkap Munafrizal

Munafrizal menambahkan, apabila Perpres tersebuttetap dilanjutkan, akan memberi dampak negatif bagi instansi TNI itu sendiri, sertaakan tergelincir dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran HAM.

“TNI telah melakukan reformasi internal. Bahkan padasejumlah penelitian, diakui sebagai suatu hal yang maju. Tetapi kalau ini tetapdilaksanakan (Perpres diberlakukan), TNI lambat laun akan bermetamorfosiskembali seperti TNI yang dulu,” pungkasnya.

Lebih lanjut Anam juga membahas terkait dukungan pendanaanbagi TNI, yang seharusnya hanya boleh didapatkan dari sumber APBN, bukan sumber-sumberlainnya karena dikhawatirkan akan berimbas pada integritas dan independensinya.

“Setelah reformasi, pendanaan TNI itu hanya boleh diperolehdari APBN, APBD pun tidak boleh. Sehingga kita bisa mengukur tentara kita maudibawa kemana, warnanya apa, senjatanya apa dan lain sebagainya, oleh karenaitu sumber dana harus  tunggal, dariAPBN,” katanya. (Radhia/ENS)

Short link