Latuharhary - Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Amiruddin, mengemukakan keterkaitan antara demokrasi dan HAM pada acara diskusi media yang diselenggarakan di ruang media center Komnas HAM pada Jumat (09/08/19).

Menurut Amir, demokrasi dan HAM merupakan dua hal yang saling berkaitan karena HAM hanya akan terealisasi dalam pemerintahan yang demokratis yang  menghormati dan melindungi terhadap HAM setiap warga negaranya.

 “Jika diumpamakan, demokrasi dan HAM itu ibarat dua sisi mata uang yang sama, tidak bisa hanya satu sisi yang maju, tetapi keduanya beriringan dan saling melengkapi”, ungkap Amir.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan HAM bergantung pada kualitas demokrasi sebuah Negara, jika demokrasi suatu Negara maju maka maju pula pelaksanaan HAM di Negara tersebut. Amir pun menghimbau untuk melindungi demokrasi dan HAM dari pikiran-pikiran yang membahayakan eksistensi keduanya. “Demokrasi dan HAM harus diselamatkan dari pikiran dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, khususnya di Indonesia yang antara demokrasi dan HAM belum berjalan seimbang”, lanjut Amir.

Arya Fernandes, peneliti CSIS, pada diskusi ini mengungkapkan sejumlah hasil pengukuran terhadap kinerja demokrasi di Indonesia. “Sejumlah pengukuran terhadap kinerja demokrasi menunjukan posisi demokrasi Indonesia masuk dalam taraf yang mengkhawatirkan. Data dari Freedom House dan The Economist Intelligence Unit (EIU) memberikan kesimpulan yang relatif sama yaitu turunnya derajat demokrasi Indonesia disebabkan oleh adanya korupsi politik dan diskriminasi berdasarkan agama dan ras, serta adanya kekerasan politik”, terang Arya.

Sedangkan David Krisna Alka selaku peneliti senior MAARIF Institute for Culture and Humanity berpendapat jika proses demokrasi dan HAM erat kaitannya dengan generasi muda. “Berbicara demokrasi tak lepas dari dunia politik, semestinya pemilu kemarin menjadi momen penting bagi generasi muda memperbaiki demokrasi di Indonesia termasuk mengubah sirkulasi politik saat ini yang masih didominasi oleh elit politik lama”, pungkas David.

Generasi muda merupakan penggerak perubahan dalam demokrasi, namun pada kenyataannya regenerasi kepemimpinan politik di Indonesia berjalan lambat. Pada kesempatan ini David mengajak generasi muda untuk peduli terhadap politik dan HAM yang ada di Indonesia. “Inilah saatnya seluruh generasi politik muda Indonesia untuk unjuk peduli dalam soal kemanusian, unjuk bersih, dan unjuk prestasi dalam politik untuk kebaikan publik”, ajak David. (Ratih/ibn)