Kabar Latuharary

Demokrasi dan HAM di Indonesia Belum Berimbang

Latuharhary - Demokrasi dan hak asasimanusia (HAM) merupakan dua hal yang saling berkaitan. 

KomisionerKomnas HAM Amiruddin memandang selama 20 tahun reformasi berlangsung antarademokrasi dan HAM berjalan belum seimbang.  “Demokrasi  mestinyamampu menyelesaikan persoalan-persoalan,”ujarnya dalam diskusi mediabertema "Masa Depan Demokrasi dan HAM di Indonesia" di kantor KomnasHAM, Jumat (9/8/2019).

Narasumberlainnya dalam diskusi adalah Peneliti CSIS Arya Fernandes dan Sekretaris PPMuhammadiyah yag juga peneliti seniorMaarif Institute for Culture and Humanity David Krisna Alka menilik alasanmengapa proses demokrasi Indonesia belum dapat menjadikan HAM berkembang lebihbaik. Hal ini tampak dari banyak peristiwa dugaan pelanggaran HAM masa lalu yangbelum terselesaikan hingga saat ini. 

Amiruddinberharap pelaksanaan demokrasi jangan sampai mengalami stagnansi dan mewaspadaikemunculan gejala-gejala, seperti sikap toleran terhadap kekerasan, sikappembatasan kebebasan sipil, dan gagasan yang ingin kembali membatasi ruangkebebasan media, yang dapat mencederai pelaksanaan demokrasi yang  bertentangan dengan prinsip hak asasi manusiadi Indonesia. Ia juga mengingatkan agar jangan sampai demokrasi dan HAM diIndonesia melangkahi konstitusi Indonesia. 

DavidKrisna Alka memiliki pemikiran dari sisi regenerasi demokrasi dan sistempolitik. Generasi politik saat ini harus berani bergerak mengubah sistemkaderisasi politik yang sudah berkarat.

“Ketikaregenerasi politik tidak terjadi dan perlu peran civil society untuk mengiringi dan mengawal,” tegasnya.

SedangkanArya Fernandez mengkritisi kinerja demokrasi di Indonesia berdasarkan data yangia kutip dari Freedom House, lembaga pemantau HAM  yang menunjukkankemerosotan indeks kebebasan demokrasi.

"Secaraumun enam tahun terakhir kita tidak berhasil menggeser indeks kinerjademokrasi  dari status partly freemenjadi free, padahal pada tahun 2006 sampai 2013 kita sempat berhasilmenyandang status free namun pada2014-2019 kita kembali ke status partlyfree. Hal ini merupakan tantangan bagi Presiden Jokowi untuk meningkatkankembali status demokrasi Indonesia menjadifree,” ujarnya.

Menyoalpelaksanaan demokrasi di masa mendatang, ketiga pembicara menekankan perlunyakerja keras untuk mempertahankan demokrasi.  “Demokrasi dan HAM takubahnya seperti dua sisi keping mata uang, jangan dibiarkan terbengkalai danharus dijaga langkah ke depannya,” ujar Amiruddin. (AAP/IW)

Short link