Kabar Latuharhary

Pindah Ibu Kota, Komnas HAM: Prosesnya Harus Memanusiakan Manusia 

Latuharhary - Presiden RI Joko Widodo telah mengumumkan hasil kajian pemerintah mengenai lokasi ideal bagi pembangunan ibu kota baru. Komnas HAM pun menyoroti dari perspektif potensi problem sosial beserta pemenuhan hak asasi manusia.

"Jangan sampai masyarakat setempat merasa terpinggirkan atau bahkan kehilangan identitas. Paling tidak proses pemindahannya harus manusiawi dan berperspektif hak asasi manusia, yakni dengan memanusiakan manusia itu sendiri,” ujar Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI Hairansyah ketika menerima audiensi dari perwakilan Borneo Muda terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, Selasa (27/8/2019).

Pemindahan ibu kota negara, imbuhnya, harus memiliki konsep yang matang sebelum dan pasca pemindahan. Menurut Hairansyah, pemerintah harus memerhatikan perihal kependudukan hingga menyelesaikan masalah-masalah yang telah ada sebelumnya, seperti masalah agraria, pengelolaan kawasan sumber daya alam, dan lain-lain.

Terutama menyoal demografi kependudukan, persiapan pemindahan ibu kota negara tidak hanya soal pembangunan fisik namun juga kesiapan sumber daya manusia lokal terkait pendidikan, ekonomi, dan lain-lain sehingga penduduk lokal siap menerima perubahan

Presiden Joko Widodo sebelumnya menetapkan dua wilayah di Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru, yaitu di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Kelompok kepemudaan Borneo Muda pun menyampaikan beberapa masukannya melalui Komnas HAM agar persiapan pemindahan ibu kota tidak hanya terfokus dengan pembangunan infrastruktur, namun juga diiringi dengan kesiapan sumber daya manusia.

“Berbicara soal pembangunan tidak melulu soal fisik (infrastruktur), kita juga harus berbicara soal SDM (sumber daya manusia) bagaimana kesiapan-kesiapan yang dilakukan untuk siap menyambut perubahan sosial. Teman-teman di Kalimantan terutama di Kalimantan Timur sudah harus siap sumbang tenaga, sehingga ketika datang pendatang dari luar Kalimantan tidak mendapatkan culture shock,” ujar perwakilan Borneo Muda Rina Megawati. (AAP/IW)

Short link