Jakarta - Penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) di berbagai negara berdampak terhadap setiap sektor kehidupan. Pemenuhan hak asasi manusia pun terus didorong menjadi salah satu perspektif dalam pelaksanaan SDGs yang optimal.
"Komnas HAM ikut berkomitmen mewujudkan pelaksanaan SDGs yang inklusif serta berkesinambungan di Indonesia melalui penerapan upaya perlindungan HAM, kesetaraan gender, dan pelestarian lingkungan," sebut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam Workshop with SEANF on Localising SDGs and NDCs, Gender Equality and Related Monitoring System/Accountability Mechanism di Aloft Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).
Komitmen tersebut juga dimiliki oleh lima lembaga HAM nasional (NHRI/National Human Rights Institution) se-Asia Tenggara lainnya yang tergabung dalam the South East National Human Rights Institutions Forum (SEANF), yakni SUHAKAM (Malaysia), MNHRC (Myanmar), NHRCT (Thailand), CHRP (Philippines), dan PDHJ (Timor Leste).
Taufan berharap, komitmen bersama dari seluruh anggota SEANF tadi mampu mendorong terbentuknya rancangan pembangunan berkesinambungan di tingkat lokal, nasional maupun regional. Titik berat pembangunan tersebut, ujarnya difokuskan untuk membentuk peraturan serta kebijakan pembangunan berideologi pelestarian lingkungan serta memenuhi standar HAM internasional.
Kesepakatan bersama tadi tercipta dalam sebuah seminar SEANF bersama RWI medio tahun 2018. Saat itu, NHRI bersepakat untuk fokus membahas masalah lintas batas negara dan isu ekstrateritorial. Barulah pada 2019 tercetus untuk fokus membahas SDGs dalam konteks akuntabilitas penyelenggaraannya di level regional.
Fokus kerja bersama tersebut dipertajam melalui workshop yang difasilitasi oleh Raoul Wallenberg Institute for Human Rights and Humanitarian Law (RWI) ini. Taufan optimistis jika 20 peserta dari enam NHRI tadi mampu menjadi pendorong terbentuknya akuntabilitas pembangunan yang lebih efektif melalui sebuah sistem pengawasan terintegrasi di masing-masing negara partisipan.
"Workshop selama dua hari seharusnya menjadi medium diskusi antara NHRI dalam melaksanakan peran pengawasan pelaksanaan SDGs dalam perspektif HAM sesuai kondisi di masing-masing negara serta sesuai dengan isi Perjanjian Paris (Paris Agreement)," urai Taufan.
Komnas HAM sebagai salah satu anggota SDGs Working Group Coordinator Global Alliance National Human Rights Institution (GANHRI) di kawasan Asia Pasifik dikenal aktif mendukung implementasi SDGs melalui upaya promotif, pencegahan serta pengawasan HAM di ranah nasional dan regional.
Di Indonesia, mekanisme pelaksanaan SDGs dikoordinasi oleh Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut sebagai bentuk komitmen agar pelaksanaan dan capaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak.
Direktur Program Regional Asia RWI Jason Squire ikut menegaskan, konteks pelaksanaan SDGs berperspektif HAM yang diimplementasikan ke dalam keseharian masyarakat harus terus dipromosikan oleh NHRI di Asia Tenggara. Caranya, sebut Squire, melalui pendekatan pembangunan komprehensif serta kolaboratif dengan berbagai pihak.
"Kolaborasi sangat menguntungkan bagi pembangunan Indonesia dengan menerapkan konsep SDGs melalui dialog dan saling berbagi pengalaman antar NHRI," tegas Squire.
Materi workshop diberikan oleh Direktur RWI Profesor Sumudu Attapattu dan Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi Sekretariat Nasional SDGs Bappenas Setyo Budiantoro. Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Sandrayati Moniaga turut berpartisipasi bersama Kabiro Penegakan HAM Gatot Ristanto, Kabiro Pemajuan HAM Andante Widi Arundhati, Kabag Kerjasama, Persidangan, dan TUP Sasanti Amisani, Kasubag Kerjasama Antar Lembaga Sri Nur Fathya, Kasubag Laporan Mediasi Dini Surya Cahyani, Analis Penegakan Hak Sipil dan HAM Roni Rizky serta Banu Abdillah dan Dwi Novita Kurniasari sebagai co-facilitator. (IW)
Short link
