Latuharhary – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) John Gobai dan Yonas Nusi beserta akademisi Universitas Cendrawasih Marinus bertemu Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Komnas HAM, Jakarta, Kamis (12/9/2019). Sejumlah fakta perkembangan kondisi Papua terkini terungkap disertai harapan bagi Presiden RI Joko Widodo agar berdialog dengan warga Papua.
John Gobai juga meminta Komnas HAM mendesak Polri untuk membebaskan warga Papua yang ditahan pasca kasus rasisme dan ujaran kebencian di Surabaya pada 16 Agustus 2019 lalu. Lebih rinci ia menjelaskan penahanan yang terjadi di berbagai daerah di Papua, yakni 8 orang ditahan di Timika, 37 orang ditahan di Jayapura, 16 orang ditahan di Deiyai, 16 orang ditahan di Manokwari, 14 orang ditahan di Sorong, dan 6 orang ditahan di Jakarta.
“Mereka ini ditahan karena melakukan aksi pasca kasus rasisme dan ujaran kebencian di Surabaya. Kami melihat ini sebuah ekspresi, jadi tidak perlu dilakukan penahanan terhadap mereka,”ungkap John.
Terkait dengan kondisi keamanan di Papua, John menilai upaya yang dilakukan pemerintah dengan mengirim pasukan hingga 6.000 personil membuat masyarakat di Papua tidak nyaman. Oleh karena itu, ia meminta agar pasukan yang dikirim ke Papua dapat ditarik.
Marinus menambahkan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi pendekatan militer yang dipakai untuk menangani konflik Papua saat ini. “Dropping pasukan yang terlalu besar di Papua menimbulkan preseden buruk bagi kami di Papua, bahwa terjadi operasi militer besar-besaran untuk membungkam suara-suara aktivis yang menuntut keadilan bagi Papua,”tambahnya.
Kemudian mencermati kondisi kemanan di Papua terkini yang dinilai belum kondusif, para anggota DPRP dan akademisi yang hadir menginginkan agar pemerintah mengedepankan upaya dialog dengan tokoh-tokoh di Papua. Presiden RI diminta hadir ke Papua untuk berdialog dengan semua elemen masyarakat dari berbagai perspektif agar dapat melihat persoalan yang terjadi dengan lebih komprehensif.
“Presiden datang ke Papua, berdialog dengan semua kelompok, baik kelompok yang berseberangan maupun tidak. Jangan menciptakan kotak-kotak di Papua, orang Papua dan bukan orang Papua. Kita ini sudah hidup bersaudara, oleh karena itu situasi ini jangan sampai menimbulkan polarisasi. Untuk itu, Presiden harus datang ke Papua dan berbicara dengan orang Papua disana,” ujar John Gobai.
Ia juga meminta harus ada jaminan hukum agar tidak lagi ada rasisme bagi warga Papua dan kelompok-kelompok minoritas lain.
Merespons hal ini, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik akan melakukan sejumlah upaya. “Komnas HAM akan menyampaikan kepada Bapak Kapolri terkait keamanan di Papua dan status orang-orang yang ditahan dan tentunya menyampaikan kepada Presiden RI untuk datang dan berdialog,” ungkapnya.
Taufan mengungkapkan penting bagi pemerintah untuk mengedepankan pendekatan dialog sehingga akan tercipta titik temu. Apabila pemerintah terus menggunakan pendekatan keamanan, akan timbul reaksi dari kedua belah pihak dan bahkan dapat menimbulkan jatuhnya korban baik dari masyarakat maupun TNI/Polri. (AAP/IW)
Short link
