Bagian Dukungan Mediasi Komnas HAM melaksanakan Rapat Kerja Penyusunan
Rencana Kerja 2019 di Hotel Oria, Jakarta Pusat, pada 11-12 Februari
2019. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembahasan dan merencanakan
program kerja untuk Tahun Anggaran 2019.
Dalam kesempatan itu, hadir membuka acara Wakil Ketua Komnas HAM Hairansyah, yang berpesan bahwa mediasi Komnas HAM berbeda dengan mediasi yang dilakukan oleh lembaga lainnya. "Mediasi oleh Komnas HAM bersifat aktif terutama untuk mendorong terlaksananya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia," ujar Hariansyah di hadapan belasan staf Bagian Dukungan Mediasi.
Ia meminta dalam penanganan setiap kasus, setiap staf harus cermat sehingga mengetahui akar permasalahan yang akan dimediasikan. Hal ini oleh karena yang nampak di permukaan belum tentu masalah yang sebenarnya.
Sedangkan Komisioner Mediasi Komnas HAM, Munafrizal Manan menyampaikan, agar pelaksanaan program dan kinerja anggaran dioptimalkan. "Saya meminta supaya lebih selektif dalam menangani setiap kasus dan dilakukan evaluasi atas setiap kegiatan yang telah dilakukan," kata Rizal.
Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Amiruddin menambahkan, agar mediasi yang menjadi salah satu jalan penyelesaian atas persoalan hak asasi manusia, dioptimalkan dan diperkenalkan ke publik. "Mediasi juga merupakan salah satu alat untuk berkomunikasi dengan para pihak sehingga ada penyelesaian. Fungsi mediasi perlu disosialisasikan ke publik," jelas Amir.
Selama rapat kerja selama dua hari itu, pejabat dan staf Bagian Dukungan Mediasi membahas dan mendiskusikan pencapaian kinerja dan hasil kerja sepanjang 2018 dan merencanakan program untuk 2019. Hadir dalam kesempatan itu Kabiro Dukungan Penegakan HAM Gatot Ristanto dan Kabag Dukungan Mediasi Mimin Dwi Hartono. (MDH)
Dalam kesempatan itu, hadir membuka acara Wakil Ketua Komnas HAM Hairansyah, yang berpesan bahwa mediasi Komnas HAM berbeda dengan mediasi yang dilakukan oleh lembaga lainnya. "Mediasi oleh Komnas HAM bersifat aktif terutama untuk mendorong terlaksananya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia," ujar Hariansyah di hadapan belasan staf Bagian Dukungan Mediasi.
Ia meminta dalam penanganan setiap kasus, setiap staf harus cermat sehingga mengetahui akar permasalahan yang akan dimediasikan. Hal ini oleh karena yang nampak di permukaan belum tentu masalah yang sebenarnya.
Sedangkan Komisioner Mediasi Komnas HAM, Munafrizal Manan menyampaikan, agar pelaksanaan program dan kinerja anggaran dioptimalkan. "Saya meminta supaya lebih selektif dalam menangani setiap kasus dan dilakukan evaluasi atas setiap kegiatan yang telah dilakukan," kata Rizal.
Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Amiruddin menambahkan, agar mediasi yang menjadi salah satu jalan penyelesaian atas persoalan hak asasi manusia, dioptimalkan dan diperkenalkan ke publik. "Mediasi juga merupakan salah satu alat untuk berkomunikasi dengan para pihak sehingga ada penyelesaian. Fungsi mediasi perlu disosialisasikan ke publik," jelas Amir.
Selama rapat kerja selama dua hari itu, pejabat dan staf Bagian Dukungan Mediasi membahas dan mendiskusikan pencapaian kinerja dan hasil kerja sepanjang 2018 dan merencanakan program untuk 2019. Hadir dalam kesempatan itu Kabiro Dukungan Penegakan HAM Gatot Ristanto dan Kabag Dukungan Mediasi Mimin Dwi Hartono. (MDH)
Short link
